Lebak, Gesuri.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menggelar agenda reses dan silaturahmi bersama warga Kampung Kumpai, Desa Kumpai, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (28/4).
Dalam pertemuan hangat tersebut, sejarawan yang kini duduk di parlemen ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak pendidikan warga hingga urusan infrastruktur lintas komisi.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Acara yang dihadiri oleh jajaran kasepuhan, perangkat RT/RW, hingga warga dari empat desa tetangga ini menjadi wadah dialog inklusif. Kepala Desa Kumpai, Encep, dalam sambutannya menaruh harapan besar agar aspirasi warga terkait pendidikan dan infrastruktur dapat menembus kebijakan di tingkat pusat.
Sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Bonnie menyoroti pentingnya optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, PIP bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen krusial untuk memastikan tidak ada anak di Lebak yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Pendidikan adalah fondasi utama. Kami akan terus mengawal agar akses pendidikan melalui PIP benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegas Bonnie di hadapan warga.
Tak hanya soal beasiswa, Bonnie juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan fasilitas sekolah di Desa Kumpai. Secara khusus, ia berkomitmen untuk hadir kembali dalam peresmian SDN 2 Kumpai sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan terhadap kualitas sarana pendidikan di wilayah tersebut.
Selain pendidikan, masalah infrastruktur menjadi sorotan tajam. Kasepuhan Kumpai, Heri, menyampaikan urgensi pembangunan jembatan yang menjadi nadi ekonomi dan mobilitas warga. Menanggapi hal tersebut, Bonnie menunjukkan sikap responsif meski hal tersebut berada di luar ranah Komisi X.
Baca: Ganjar Ajak Semua Pihak Kompak Rajut Nilai-nilai Kebangsaan
Bonnie menegaskan akan melakukan koordinasi lintas komisi untuk memastikan keluhan warga Lebak sampai ke meja kerja Komisi V yang membidangi infrastruktur.
“Meskipun pembangunan jembatan secara struktural adalah domain Komisi V, aspirasi ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Saya akan mengupayakan koordinasi lintas komisi agar kebutuhan vital warga ini bisa diperjuangkan di pusat. Insya Allah, kami kawal,” ujar Bonnie.
