Ikuti Kami

Simson Desak Menteri Yang Berbisnis PCR Dievaluasi

Hal itu dikatakan Simson menanggapi isu beredarnya beberapa nama menteri Kabinet Presiden Jokowi yang diduga terlibat bisnis tes PCR.

Simson Desak Menteri Yang Berbisnis PCR Dievaluasi
Aktivis 1998 Simson Simanjuntak.

Jakarta, Gesuri.id - Aktivis 1998 Simson Simanjuntak meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencopot menteri nya yang diduga terlibat bisnis PCR. 

Hal itu dikatakan Simson menanggapi isu beredarnya beberapa nama menteri Kabinet Presiden Jokowi yang diduga terlibat bisnis tes PCR Covid-19.

Tak tangung-tanggung, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang diduga terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen. 

Baca: Layangkan Surat ke Luhut, Ini Permintaan Parta

Berkaitan dengan beredarnya isu tersebut, Simson Simanjuntak mengatakan ia sudah sejak lama menduganya. 

"Sejak jauh hari sebenarnya saya sudah mencurigai ada tangan-tangan kekuasaan yg bermain-main di dalam hal ini. Mulai dari persoalan mahalnya harga test Covid-19 PCR dan kengototan pemerintah di dalam menerapkan wajib test PCR pada seluruh penerbangan mengindikasikan ada muatan bisnis di balik kebijakan wajib test PCR",  papar Simson Simanjuntak.

"Masa kita sudah memasuki tahun ke dua masa pandemi Covid-19 masih ngotot impor alat test PCR, yg sebenarnya alat itu gampang dan bisa dibikin di dalam negri. Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik persoalan wajib test  PCR yg diberlakukan selama ini", tambah Ketua Bidang Politik DPN Repdem itu. 

Baca: Puan Sambut Baik Antigen Jadi Syarat Naik Pesawat Terbang

Simson menyarankan Presiden tak boleh membiarkan isu tersebut berkembang berlarut-larut. Sebab menurut dia dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. 

Simson meminta Presiden segera mengevaluasi pembantu-pembantu Presiden yang diduga terlibat dalam permainan bisnis PCR, bahkan bila perlu segera mencopotnya. 

"Kita semua berkepentingan agar di periode akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo tidak dicemari oleh tangan-tangan kotor pemburu rente. Tak boleh ada pembantu-pembantu Presiden yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun golongan" pungkas Simson.

Quote