Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K Yunianto, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menangani dugaan aktivitas tambang ilegal yang melibatkan PT AKT di Kalimantan Tengah.
Menurut Sigit, kasus ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan harus diproses secara serius karena menyangkut kedaulatan negara atas sumber daya alam serta potensi kerugian negara yang besar.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
“Jika benar perusahaan tetap beroperasi setelah izin dicabut, maka itu bentuk pelanggaran serius. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal seperti ini,” tegasnya, Rabu (8/4/2026). Ia menilai, langkah yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kejaksaan Agung RI patut diapresiasi, terutama dalam upaya penegakan hukum yang menyasar sektor pertambangan ilegal di kawasan hutan.
Namun demikian, Sigit menekankan bahwa proses hukum harus berjalan hingga tuntas dan tidak berhenti pada satu tersangka saja. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk korporasi maupun individu yang berada di balik operasional tambang ilegal tersebut, turut dimintai pertanggungjawaban. “Jangan tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memberikan efek jera,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit juga mendorong agar aparat penegak hukum menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut, sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. “Penindakan tidak cukup hanya pidana badan. Aset hasil kejahatan juga harus disita dan dikembalikan ke negara,” katanya.
Sigit juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di daerah, khususnya di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran seperti kawasan hutan. Ia menilai, kasus PT AKT harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
“Jangan sampai ada pembiaran. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa dampak dari tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
“Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal bisa berdampak jangka panjang. Ini yang harus menjadi perhatian serius semua pihak,” pungkasnya.
