Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Buruh, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN- Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan, Abe Tanditasik menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki kesungguhan untuk mencegah kerumunan manusia agar tidak terjadi penularan lebih parah Virus Corona (COVID-19) ini.
Baca: Sebabkan Penumpukan Penumpang, Anies Dikecam
Beberapa kali kebijakan Anies justru bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang protokol kesehatan penanganan COVID19 ini.
"Pertama, saya heran kenapa Pemprov DKI masih sempat terpikir membuat pasar murah. Ini pasti efeknya penumpukan manusia. Sementara jarak aman antar manusia dalam situasi ini harusnya 1,5 sampai 2 meter. Saya agak lega waktu dihentikan" ungkap Abe.
Tidak hanya itu, lanjut Abe, Pemprov DKI juga kembali membuat ulah yang melanggar Protokol Kesehatan COVID-19 ini, yakni saat bagi-bagi masker kepada masyarakat.
"Cara bagi-bagi masker sebelumnya juga ngawur. Membuat orang berdesakan " ujar dia.
Bahkan diungkapkan dia, pada hari ini Senin 23 Maret 2020, lagi-lagi angkutan umum dikurangi oleh Pemprov DKI. Akibat pengurangan angkutan umum tersebut, terjadi penumpukan para penumpang di stasiun kereta api Manggarai pada Senin pagi.
Karena katanya lagi, hal yang sama juga dilakukan oleh P.T. KAI Commuter. Durasi dan jumlah gerbongnya dikurangi sehingga terjadi penumpukan penumpang seperti di Stasiun Manggarai dan Stasiun Depok. Kebijakan tersebut membuat para gerbong menjadi padat penumpang.
Ketersedian angkutan umum ini, lanjut Abe, masih sangat dibutuhkan karena banyak profesi yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.
"Contoh, posisi call center, security, kebersihan, programmer server, paramedis, awak angkutan umum, logistik, layanan darurat seperti (listrik, PAM, Telekomunikasi), pelayan minimarket, dan beberapa posisi atau profesi lainnya. Itu diluar TNI/Polri," papar dia.
Menurut dia, jika logikanya, dalam situasi normal satu gerbong bisa dipadatkan sampai 150 penumpang. Tapi dengan kondisi jaga jarak saat ini, baiknya 35 penumpang.
"Jadi dibuat penyusutan penumpangnya 60 persen" ujar dia.
Abe kembali menegaskan bahwa kebijakan Anies melakukan pembatasan tersebut dinilai konyol. Pasalnya hal itu menyebabkan kepadatan penumpang.
"Saya tidak tahu ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi belum? Masukan dari mana pembatasan itu?" ujarnya.
Baca: Corona Mewabah, Transportasi Massal Harus Tetap Beroperasi
Abe mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar jangan lagi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Dan soal kebijakan angkutan umum Abe mengingatkan Pemprov supaya membuat masyarakat merasa nyaman.
"Saya tidak mau berandai-andai, tapi langkah Pemprov tersebut harus dipikirkan ulang. Lebih baik fokus tidak terjadi keramaian manusia dalam jumlah besar dan membuat Satgas penanganan terpadu dengan pemerintah pusat. Ini DKI, ibukota negara. Tidak bisa jalan sendiri!" pungkas Abe.
