Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Henky Kurniadi mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan akan menjembatani agar aspirasi stakeholder ojek online bisa didengarkan.
Dijelaskan Henky, dalam Undang-Undang kita, kendaraan roda dua itu bukan sarana untuk angkutan umum massal. Jadi tidak ada dalam lingkup Peraturan Perundang-undangannya.
Baca: Pemerintah Diminta Cermat Tetapkan Regulasi Ojek Online
Terkait aturan dan regulasi itulah yang menjadi keluhan para ojek online. "Kita akan bikin pertemuan antara pemerintah dengan stakeholder ojek online baik aplikator maupun mitra para driver dan juga KPPU serta YLKI agar dicarikan solusi secara adil untuk masalah itu," ujar Henky saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/4).
Perwakilan Gojek dan Grab, lanjut dia, dengan tuntutan yang sama yaitu adanya kenaikan tarif perjalanan per kilometernya.
Baca: Jokowi Minta Ada Patokan Harga Ojek Online
"Mereka ingin tarif dinaikkan jadi Rp 3.200 per kilometernya dan juga mereka perlu payung hukum," ungkap Henky.
Diakui Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu, karena perkembangan teknologi, ojek online terus berkembang dan regulasi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Pada waktu fase pertama, mereka kan bersatu. Para aplikator dan driver itu bersatu untuk menghadapi taksi konvensional," urai Henky.
Lebih lanjut dikatakan dia, kemudian pada tahap berikutnya, timbul persaingan ini karena anggotanya semakin banyak.
"Makin banyak persaingan, maka turunlah pendapatan mereka para driver. Sedangkan aplikator kalau menaikkan tarif nanti kalah bersaing," jelas Henky.
Ditambahkan dia, itulah beberapa perbedaan kepentingan dalam setiap fase perkembangannya.
"Bisa terjadi perubahan kepentingan dari aplikator dan juga mitra. Kalau untuk regulasi, Pemerintah juga secara berhati-hati," lanjut dia.
Dan memang aturan itu, tambah dia, akan berkelanjutan untuk mengantisipasi setiap perkembangan zaman.
"Jadi regulasi itu mesti kontekstual dengan perkembangan zaman. Karena, pengguna Gojek kan sebelumnya tidak bisa diprediksi akan sebesar ini. Karena itu perkembangan IT, jadi harus diantisipasi juga aturannya," demikian Henky.
