Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menuturkan laporan atau aspirasi masyarakat soal kompensasi ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 5 yang melintasi Kecamatan Pringsurat yang rendah akan segera ditindaklanjuti.
Dirinya memastikan akan mendorong kementerian terkait untuk melakukan evaluasi ulang terhadap mekanisme appraisal demi mencapai kesepakatan yang adil bagi warga.
"Harus, pemerintah harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam kasus ini, saya akan sampaikan ke Kementerian PU terkait bagaimana duduk persoalan appraisal bisa berbeda, padahal wilayahnya berdekatan," ujar SDA, dikutip Rabu (19/11).
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan, Minggu (16/11/2025) siang, dalam audiensi bersama warga Desa Kebumen dan Desa Pingit yang terdampak langsung pembangunan jalan tol.
"Masalah ini sudah lama sejak 2022, namun perdebatan soal appraisal tanah belum juga menemukan titik temu. Jadi ini seperti ngejar layang-layang putus. Namun apapun itu, ini adalah jeritan dan ungkapan perasaan rakyat. Kita tetap berikhtiar membela masyarakat, khususnya di Desa Kebumen dan Desa Pingit,” ucapnya di Aula Balai Desa Kebumen.
Persoalan utama yang disampaikan adalah harga kompensasi pembebasan lahan yang terbilang lebih kecil jika dibandingkan objek serupa di kabupaten yang berdekatan dengan Temanggung.
Agus Gondrong, sapaan akrab Bupati Agus Setyawan, menekankan, Pemkab mendukung penuh pembangunan tol Yogyakarta–Bawen sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Apalagi pembangunan tol tersebut digadang-gadang menjadi salah satu jalur utama penghubung kawasan segitiga emas Semarang–Solo–Yogyakarta.
"Kami mendukung PSN, tetapi rakyat tidak boleh dikorbankan. Ketika rakyat menjual lahannya, itu adalah aset terakhir yang mereka miliki. Jalan tol ini akan digunakan banyak orang dan menjadi fasilitas abadi. Maka jangan sampai ada warga yang dirugikan dalam prosesnya," ujar bupati yang juga kader PDI Perjuangan itu.
Oleh sebab itu, Agus Gondrong meminta keberhasilan proyek ini jangan sampai mengorbankan masyarakat pemilik lahan. Bupati berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi warga terdampak.
"Kebahagiaan pembangunan ini harus dirasakan bersama, baik rakyat yang dilewati jalan tol (terdampak pembebasan lahan, red) maupun rakyat yang melewati jalan tol," kata Agus Gondrong.
Diketahui, Audiensi tersebut dihadiri sekitar 60 warga dari dua desa terdampak, serta dihadiri Camat Pringsurat, Kepala Desa Kebumen, Babinkamtibmas, Babinsa, dan jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan digelar untuk membahas perkembangan proses pembebasan lahan, khususnya terkait nilai appraisal yang sejak 2022 belum mencapai kesepakatan final.
