Denpasar, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, melontarkan kritik tajam terhadap perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.
Ia menilai, proyek ambisius tersebut masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif dan tidak boleh hanya bersandar pada perspektif sepihak dari pengembang.
Hal itu ditegaskan Samuel saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke lokasi KEK Kura-Kura Bali, Senin (4/5).
Baca Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Samuel mempertanyakan sejauh mana proyek ini telah mempertimbangkan jati diri Bali sebagai destinasi berbasis budaya.
Samuel menekankan bahwa pelibatan masyarakat lokal adalah harga mati. Ia menolak jika warga hanya dijadikan objek pembangunan. Sebaliknya, masyarakat harus menjadi subjek yang memiliki hak suara dalam menentukan arah pengembangan kawasan.
"Kalau mendengar paparan tadi, memang semuanya sudah melalui studi. Tapi menurut saya, studi itu harus lebih komprehensif. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar," tegas politisi tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu berfokus pada sisi investasi sangat berisiko mengabaikan aspek sosial. Padahal, kekuatan utama Bali justru terletak pada tatanan sosial dan budayanya, bukan sekadar infrastruktur fisik.
Selain aspek sosial, Samuel juga menyoroti potensi kendala infrastruktur. Berdasarkan paparan yang ia terima, terdapat indikasi kuat munculnya titik jenuh atau bottleneck jika pengembangan dilakukan tanpa perencanaan lintas sektor yang terintegrasi sejak awal.
Ia menggarisbawahi perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antar-kementerian untuk menghindari masalah klasik di Indonesia, yakni tumpang tindih regulasi.
"Kalau ini dimulai tanpa kesiapan, akan ada bottleneck. Kita tahu sendiri, di Indonesia sering terjadi tumpang tindih pengurusan. Koordinasi antarkementerian masih harus diperkuat dan disinkronkan," imbuhnya.
Keberhasilan sebuah proyek besar, bagi Samuel, tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau masuknya modal. Ukuran sejatinya adalah seberapa besar masyarakat lokal merasakan manfaat nyata. Ia pun mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar membawa dampak positif bagi warga Bali.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kalau ditanya apakah ini baik untuk masyarakat Bali, menurut saya ini masih pertanyaan besar," tuturnya secara lugas.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya dimaknai sempit sebagai penyediaan lapangan kerja. Menjaga kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan budaya adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikompromikan.
"Bali itu kekuatannya ada pada local wisdom, pada kebudayaannya. Jangan sampai ini justru dikurangi atau 'disunat'. Itu yang harus dijaga," pungkas Samuel.
