Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, menegaskan bahwa penanganan bencana di daerah tidak boleh terhambat oleh kendala teknis dan keterbatasan anggaran operasional.
Hal ini disampaikannya menanggapi keluhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung terkait tingginya biaya BBM non-subsidi dan minimnya jangkauan Desa Tanggap Bencana (Destana).
Dalam kunjungan kerja reses di Kantor BPBD Temanggung, Wibowo menekankan bahwa dukungan operasional yang memadai adalah kunci kecepatan respons saat situasi darurat.
"Aspirasi dan kendala yang disampaikan BPBD Temanggung akan kami bawa ke pusat. Harus ada perhatian lebih terhadap dukungan operasional, penguatan armada, dan perluasan program kesiapsiagaan bencana di daerah," tegas Wibowo, Kamis (30/4).
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI ini menilai, penanggulangan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif atau sekadar menunggu kejadian. Menurutnya, aspek mitigasi melalui penguatan desa dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan kesiapan armada.
"Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menunggu kejadian. Yang lebih penting adalah kesiapsiagaan sejak awal. Desa-desa harus diperkuat dan masyarakat harus dilatih agar BPBD bisa bergerak cepat saat dibutuhkan," lanjutnya.
Wibowo berkomitmen akan memperjuangkan penguatan kebijakan di tingkat pusat agar BPBD, relawan, dan program Destana mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar, mengingat isu kebencanaan menyangkut perlindungan nyawa manusia.
Sebelumnya, Kepala BPBD Temanggung, Totok Nursetyanto, membeberkan sejumlah tantangan berat yang dihadapi di lapangan. Salah satu yang paling mencolok adalah larangan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan operasional kebencanaan.
Poin-poin kendala yang dihadapi BPBD Temanggung:
- Beban Operasional: Sekitar 80 persen armada, termasuk truk tangki air bersih dan truk serbaguna, menggunakan solar non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi.
- Target Destana Menurun: Akibat efisiensi anggaran, pembentukan Desa Tanggap Bencana (Destana) pada 2026 hanya ditargetkan 5 desa, turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 10 desa per tahun.
- Cakupan Wilayah: Dari 289 desa/kelurahan di Temanggung, baru 72 desa yang resmi menjadi Destana, padahal potensi bencana seperti longsor dan kekeringan cukup tinggi.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
"Ini cukup berat bagi kami. Dengan kondisi penggunaan BBM non-subsidi, biaya operasional meningkat signifikan, padahal kecepatan respons sangat krusial dalam evakuasi dan distribusi logistik," ungkap Totok.
Guna menyiasati keterbatasan, BPBD Temanggung berencana melakukan latihan gabungan dengan BPBD daerah tetangga, seperti Wonosobo dan Banjarnegara. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi personel di wilayah perbatasan saat menghadapi bencana yang melintasi batas administratif.
Masukan-masukan teknis dari lapangan ini menjadi bahan utama bagi Wibowo Prasetyo untuk mendorong kebijakan penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan solutif bagi pemerintah daerah di tingkat pusat.
