Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, menilai pemerintah perlu memperkuat kedaulatan digital nasional melalui pengembangan pusat data, cloud nasional, serta ekosistem teknologi domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi ketertinggalan cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital sehingga masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur asing.
“Kita Indonesia hari ini secara kondisi yang real sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, sementara negara lain sudah berkali-kali lipat lebih besar,” kata Junico dikutip Kamis (28/5/2026).
Junico menjelaskan, tantangan kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tetapi juga menyangkut penguasaan data, model digital, hingga layanan cloud nasional.
Ia menilai Indonesia perlu memperkuat fondasi digital dasar terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional menjadi langkah strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada layanan dan sistem digital asing. Dengan memiliki kemampuan mengelola data dan teknologi sendiri, Indonesia dinilai akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital global.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya pembangunan pusat data nasional yang lebih mandiri, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap perangkat maupun layanan luar negeri. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi tahap awal untuk memperkuat kemandirian digital Indonesia.
“Bagaimana kita bisa punya kedaulatan digital? Paling tidak kita bisa punya data sendiri dan mengurangi ketergantungan pada model maupun cloud asing,” ucapnya.
Selain itu, Junico turut menyinggung pentingnya pengembangan platform digital nasional. Ia menilai sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, hingga Turki telah berhasil membangun platform digital domestik sendiri, sementara Indonesia hingga kini dinilai belum memiliki arah kebijakan yang kuat untuk membangun ekosistem serupa.
Menurutnya, minimnya investasi riset serta belum kuatnya political will menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengembangan teknologi nasional berjalan lambat. Kondisi tersebut dinilai membuat Indonesia berisiko hanya menjadi pasar besar bagi perkembangan teknologi global tanpa memiliki kekuatan digital yang mandiri.
Junico menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih serius dan berkelanjutan agar Indonesia tidak semakin tertinggal dalam persaingan teknologi dunia. Ia menilai penguatan riset dan pengembangan teknologi nasional harus menjadi prioritas strategis untuk mendukung kemandirian bangsa di era digital.
“Kalau kita tidak serius berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi, semakin lama kita akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi dunia,” pungkasnya.
