Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmad Handoyo sangat menyayangkan adanya mekanisme dan tata kelola distribusi beras yang kurang tepat, berakibat ribuan ton beras menumpuk digudang-gudang milik Bulog.
"Kalau kondisi seperti ini masih berlarut-larut, sudah pasti, beras akan rusak, membusuk sehingga pada akhirnya jadi mubazir, beras Bulog tak layak lagi untuk dikonsumsi," kata Rahmad melalui keterangan tertulisnya yang diterima Gesuri.id, di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca: Stop Impor Beras, Kembali ke Ekonomi Berdikari
Kader PDI Perjuangan ini meminta kepada Menko Perekonomian sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas persoalan ini harus bergerak cepat, mencari jalan keluar terbaik.
"Kalau masalah ini (penumpukan beras digudang Bulog) tidak segera dicari solusinya, ini bakal menjadi bom waktu," ujarnya.
Mengutip keterangan Kepala Bulog Divre Jatim, Muhamad Hasyim, Rahmad mengatakan, saat ini ribuan ton beras siap distribusi terancam rusak atau tidak layak konsumsi digudang Bulog Divisi Regional Jawa Timur.
Setidaknya, kata Rahmad, saat ini 10.000 ton dari stock yang ada digudang tersebut sudah tidak layak konsumsi dan harus didisposal atau hampir 50 persen dari jumlah stock beras tidak layak secara nasional.
"Peristiwa temuan 6 ribu ton beras busuk di Gudang Bulog seperti di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu tidak boleh terulang. Beras yang sudah ditanam petani, tidak boleh mubazir terbuang percuma," terangnya.
Dikatakan Rahmad, sebenarnya menumpuknya stok beras digudang Bulog terjadi karena ketidak seimbangan tugas Bulog sebagai penyerap gabah petani satu sisi, serta penyaluran beras disisi lainnya.
Masalah penyaluran beras yang dihadapi Bulog semakin runyam karena pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mengganti program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akibatnya, beras petani yang diserap itu jadi menumpuk digudang karena Bulog sendiri tidak tahu harus menyalurkan kemana.
"Negara harus mencari solusi menangani masalah perberasan ini. Kalau Bulog menadapatkan tugas utama sebagai pengendalian harga dan stok beras nasional, ya tidak boleh setengah setengah begini. Kalau begini kan Bulog dikejar target untuk menyerap gabah petani, lantas beras tersebut disalurkan kemana? Komersil? Saya kira urusan perberasan komerasil tetap diserahkan keswasta dan Bulog tetap bertugas sebagai pengendali harga dan menyerap gabah petani," jelas Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad mengatakan, pihaknya berharap wacana yang berkembang belakangan ini, yakni menambah tugas Bulog memberi tunjangan pangan ke PNS, TNI, Polri perlu segera direalisasikan.
Baca: Presiden Jelaskan Mengapa Impor Beras Masih Diperlukan
Selain itu, lanjut Rahmad, rencana pengembalian bantuan non tunai ke program rastra segera diwujudkan.
"Memang dimasa lalu program rastra ini kerap bermasalah. Misalnya, adanya temuan beras bulog yang tidak layak konsomsi. Tapi terhadap masalah-malah itu kan bisa dilakukan penyempurnaan. Artinya, bukan seperti kondisi saat ini, solosi yang dibuat justru menciptakan masalah baru. Banyak beras yang menumpuk dan akhirnya membusuk digudang Bulog," tandas Rahmad.
