Bengkulu, Gesuri.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong, diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Tiga MPP di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu sebaiknya mengakomodir layanan sesuai dengan potensinya daerah, termasuk beradaptasi dengan teknologi digital.
Baca Adian: Pidato AHY Bukti Tidak Percaya Anggota DPR dari Fraksi Demokrat
“Sejalan dengan upaya mendorong MPP hadir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, kami juga mendorong terbangunnya sistem pelayanan berbasis digital. MPP ini gedung, bukan tujuan. Tujuannya adalah mempermudah layanan,” ujar Menteri PANRB Azwar Anas, dalam Peresmian MPP Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong, yang dipusatkan di Kota Bengkulu, Kamis (16/3).
Menteri Anas mengingatkan keberadaan MPP harus memberi dampak, salah satunya adalah peningkatan ekonomi warga sekitar. Berdasarkan laporan perekonomian yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,51 persen.
Dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Selain bidang-bidang tersebut, potensi lain yang ada di masing-masing daerah juga tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai upaya dalam berkontribusi nyata,” jelas Menteri Anas.
Kota Bengkulu menjadi tempat yang menyimpan sejarah dan memiliki potensi sebagai daerah wisata. Terdapat sejumlah destinasi yang menarik untuk dikunjungi, seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, Benteng Marlborough, Tapak Padri Bengkulu, Pantai Jakat, serta tradisi Tabot.
Sementara Kabupaten Lebong memiliki sumber daya alam yang potensial. Salah satunya adalah sumber daya air di Danau Tes, yang telah digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, sumber daya hutan yang luasnya 70 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Lebong dan telah ditetapkan sebagai satu-satunya sebagai konservasi di Provinsi Bengkulu.
“Kemudian Kabupaten Bengkulu Tengah terus bergerak maju dengan pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi,” ungkap Menteri Anas. Misalnya di Desa Abusakim dan Desa Rindu Hati. Pemerintah desa diberikan ruang untuk berinovasi dalam melakukan berbagai terobosan dan kreativitas yang akan mendorong kesejahteraan serta meningkatkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.
Kehadiran MPP di daerah-daerah ini diharapkan bisa mendongkrak kemudahan perizinan dan akses pelayanan terpadu, sehingga dapat meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata, sekaligus pelestarian budaya.
MPP Kota Bengkulu menjadi MPP ke-113 secara nasional, diikuti MPP Kabupaten Bengkulu Tengah dan MPP Kabupaten Lebong menjadi MPP ke-114 dan 115.
MPP Kota Bengkulu menyediakan 109 jenis layanan dari 21 instansi. Sementara MPP Kabupaten Bengkulu Tengah enyuguhkan 151 jenis layanan dari 21 instansi yang tergabung. Sedangkan MPP Kabupaten Lebong menghadirkan 112 jenis layanan dari 20 instansi.
Namun penyatuan pelayanan tidak berhenti pada berdirinya MPP. Belajar dari berbagai negara, pemerintah sedang melakukan percepatan kesiapan e-services di tingkat pemerintah daerah secara khusus melalui pengembangan MPP Digital sebagai portal kabupaten/kota yang mengintegrasikan layanan elektronik.
Baca Wanto Sugito: Jaman SBY, Dana Orang Miskin Dimanfaatkan Untuk Pemilu!
Secara paralel, pembangunan Portal Pelayanan Publik dikembangkan sebagai pintu masuk utama yang mengintegrasikan layanan publik digital di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus menginstal banyak aplikasi. “Keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik ini tentunya bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk dapat mendukung percepatan digitalisasi MPP,” ujar Menteri Anas.
Mendukung Menteri Anas, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani mengakui bahwa perbaikan pelayanan tak bisa lepas dari reformasi birokrasi serta kemajuan teknologi. “Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dibarengi dengan inovasi layanan, baik dari sisi SDM, teknologi, dan digitalisasi pelayanan,” ujar Rosjonsyah.
Usai memberikan sambutan, Menteri Anas beserta jajaran terkait meresmikan MPP secara simbolis dengan penekanan tombol. Rangkaian acara dilanjutkan dengan tinjauan ke gerai-gerai pelayanan di MPP Kota Bengkulu.
