Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjadi panelis dalam diskusi mengenai pengambilan keputusan dan kooordinasi lintas sektoral kementerian/lembaga yang efektif menghadapi insiden siber terhadap obyek vital nasional dalam rangka ketahanan nasional, Selasa (24/7).
Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta itu, Tjahjo menekankan bahwa saat ini Pemerintah terus berupaya menjaga kedaulatan bangsa, termasuk kedaulatan di ruang digital. Pemerintah bersama legislatif bersama-sama membuat regulasi didorong adanya kemauan politik yang kuat dalam menegakkan regulasi tersebut.
Baca: Polemik JK Jadi Cawapres, Tjahjo: Tunggu Keputusan MK
Upaya Pemerintah dalam menjaga kedaulatan bangsa sejalan dengan Program Nawacita Joko Widodo dalam mengamankan sektor strategis nasional dan masyarakat. Yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara sebagai rujukan menghadapi serangan ancaman siber.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ini masih terkendala beberapa hal. Sejauh ini, kondisi Kemendagri dalam menghadapi era siber tercatat ada lima garis besar.
Pertama, fungsi perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sistem informasi serta pengaturan pengamanan penyelenggaraan komunikasi, telekomunikasi dan persandian dalam koordinasi pusat data dan sistem informasi telah diatur Permendagri Nomor 8 tahun 2018.
"Kedua, Kemendagri telah melaksanakan kegiatan Assesment keamanan sistem dan infrastruktur TIK untuk mengetahui celah keamanan sistem informasi yang ada," terang Tjahjo.
Ketiga, secara rutin melaksanakan kegiatan sterilisasi atau pengamana ruang pimpinan di lingkungan Kemendagri. Keempat, dalam hal operasional kirim terima berita dan informasi, Kemendagri memiliki jalur khusus VPN yang pengelolaannya berada di BSSN.
Terakhir, Tjahjo mengakui di kementeriannya belum ada fungsi khusus siber. Sumber daya manusia yang ada saat ini lebih fokus pada pengelolaan data dan sistem informasi.
Di sisi lain, lanjut Tjahjo, pihaknya mendukung pelaksanaan keamanan siber nasional hingga ke seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota dan mendukung penanggaran dalam mendukung kelancaran dan suksesnya kegiatan Siber Nasional.
Sementara itu, Kepala BSSN Djoko Setiadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan Pemerintah, swasta dan sektor publik. Selain itu juga kerja sama di tingkat regional hingga internasional dalam menjaga keamanan siber nasional.
Ditekankan pula mengenai pentingnya membangun pemahaman dan komitmen bersma apra stakeholder baik internal maupun internal. Berikut membangun kesiapan dan kepercayaan para stakeholser seta meningkatkan kemampuan investigasi dan intelijen siber.
Baca: Mendagri: Sah Saja JK Dukung Gugatan Masa Jabatan Cawapres
Sekretaris Jenderal Ketahanan Nasional Doni Monardo dalam sambutannya mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi merupakan keharusan di era digital. Meski diakui pada era digital ada sisi negatifnya dalam bentuk ancaman terhadap keamanan siber nasional. Baik secara frontal dan nyata oleh kelompok tertentu maupun secara terselubung.
Mantan Danjen Kopassus itu memberikan contoh, penyebaran berita bohong alias hoaks, ujaran kebencian, penyebaran virus komputer, kejahatan perbankan, penyebaran ideologi radikal dan terorisme, pencurian data komputer, propaganda negatif. Ia mendorong semua pemimpin pada instansi pemerintah memiliki kesadaran mengenai keamanan siber.
