Jakarta, Gesuri.id - Polemik tentang boleh tidaknya Jusuf Kalla menjadi Calon Wakil Presiden di Pilpres 2019 mendatang terus berlangsung. Sebelumnya, sudah ada perorangan yang menggugat ketentuan soal larangan bagi wapres maju kembali jadi cawapres karena telah menjabat dua periode. Gugatan tersebut ditolak majelis hakim Mahkamah Konstitusi, karena dinilai pemohon tak punya legal standing. Kini, ketentuan itu kembali digugat oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi polemik tersebut. Menurut Tjahjo, untuk mengakhiri polemik boleh tidaknya Jusuf Kalla kembali jadi cawapres memang lebih baik menunggu keputusan MK. Karena mahkamah yang berhak memutuskan itu.
"Kita menunggu keputusan MK terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berturut turut atau sela jabatan masih dianggap 2 kali jabatan berturut turut atau 2 kali masa pelantikan dalam jabatan yang sama. Kita tunggu keputusan dari MK," kata Tjahjo, Jumat (20/7).
Baca: Soal Cawapres, Tjahjo: Saya 'TNI' dan 'STMJ' Saja
Tjahjo mengatakan, dalam kapasitas pribadi dirinya berpendapat dua kali masa periode jabatan berturut-turut itu merujuk pada dua kali masa jabatan berturut-turut tanpa jeda. Kata dia, jika seperti itu tidak diperbolehkan lagi maju ke pemilihan.
"Pertanyaannya kan kalau tidak berturut Pak JK masih bisa jabat wapres? Ya menurut saya kita tunggu keputusan MK bagaimana pendapat hukumnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara terkait yang dimaksud dengan dua periode jabatan berturut-turut, Tjahjo berpendapat tidak harus penuh 5 tahun. Jadi satu periode jabatan itu, tidak harus penuh menjabat selama 5 tahun.
Baca: Tekad Tjahjo Kawal Pemilu Bermartabat
"Kalau menurut saya pribadi yang dilarang kalau menjabat 2 periode jabatan berturut-turut," katanya.
Tapi Tjahjo menegaskan, itu adalah pendapat pribadi. Bukan pendapat yang mewakili pemerintah.
