Jakarta, Gesuri.id - Para kepala daerah yang baru dilantik diminta untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (5/9).
Baca: Tiba di Malang, Tjahjo Langsung Sidak Kantor Wali Kota
"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo.
Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan.
"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.
Baca: Kasus DPRD Malang, Ini Diskresi dari Tjahjo
Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS 'bermasalah hukum' tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS 'bermasalah' itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran hukum.
"Sudah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.
