Tasikmalaya, Gesuri.id - Tokoh Jawa Barat (Jabar) Anton Charliyan menanggapi penolakan beberapa kepala daerah, termasuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Budayawan Sunda itu menegaskan, Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Apapun juga yang sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat terbawah seperti RW dan RT.
Baca: Pilkada Bandung, Yena-Atep Jadi Magnet Bagi Masyarakat
"Apalagi Omnibus Law ini adalah sebuah UU yang mekanismenya sudah sesuai dengan Konstitusi. Masa harus goyah hanya dengan alasan menampung aspirasi sekelompok massa yang belum punya kekuatan secara konstitusional," tegas Anton.
Mantan Kapolda Jabar itu melanjutkan, penolakan Ridwan Kamil dan yang lain menunjukan bahwa tingkat loyalitas seorang Kepala daerah sangat rendah. Mereka lebih memilih komunitas lain dari pada loyal kepada pimpinannya sendiri yakni Presiden.
"Apalagi yang bersangkutan tahu persis bahwa dibalik semua ini ada kekuatan politik lain yang bermain yang notabene merupakan oposan anti pemerintah, yang selama ini sering merongrong pemerintah dan selalu bikin gaduh," ungkap Anton.
Anton melanjutkan, dengan penolakan tersebut perlu dipertanyakan loyalitas para kepala daerah yang mendukung para demonstran dalam bentuk apapun.
Mantan Kapolwil Priangan itu melanjutkan, kepemimpinan memang memerlukan staf-staf atau bawahan-bawahan yang pintar dan profesional. Tapi yang lebih diperlukan lagi adalah orang yang setia, loyal, berdedikasi dan militan, meski bukan berarti "Asal Bapak Senang".
"Karena dalam mengelola Negara ini perlu harmoni dan sinergitas yang tinggi. Sebab bila Pusat tidak sejalan dengan daerah maka akan hancurlah sistem yang selama ini harus dibangun," ujar Anton.
Anton menambahkan, ketiadaan loyalitas itu bukan hanya akan fatal bila terjadi di tingkat pusat. Di tingkat Provinsi pun, bila tidak didukung oleh salah satu bupatinya secara terang-terangan akan sangat berdampak pada roda organisasi di tingkat Provinsi.
Baca: Nina Agustina Terima Keluhan Jalan Rusak Hingga Krisis Air
Dengan adanya kejadian ini, Anton menilai perlu menjadi pembelajaran dan evaluasi. Bahkan kalau perlu ada teguran keras, bahwa kepala daerah bukanlah seorang Raja yang bisa seenaknya atau semaunya sendiri dalam mengambil satu keputusan, tapi perlu sinergitas yang tinggi serta koordinasi yang baik dan cepat antara pusat dan daerah.
" Karena sekali lagi Negara ini bisa maju, bisa berjalan dengan maksimal bila adanya sinergitas yang harmonis dalam segala aspek. Tidak 'semau gue', semau-maunya sendiri. Itu kalau tidak ingin negara ini pecah dan jadi 'pabaliut'," tegas Anton.
"Kalau dalam militer, tindakan tersebut sudah termasuk dlm INSUBORDINASI atau pembangkangan melawan atasan yang sudah bisa dikenakan hukuman disiplin," tambahnya.
