Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengapresiasi 100 hari masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno (Doel).
Dari 40 program quick win yang dicanangkan Pram-Doel, sebanyak 90,3 persen atau 36 program telah terpenuhi 100 persen.
Wa Ode mengatakan, langkah Pram-Doel ini membuktikan bahwa mereka konsisten terhadap janji politiknya kepada masyarakat Jakarta.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Apalagi, kata dia, banyak quick win Pram-Doel memiliki dampak langsung kepada masyarakat Ibu kota, mulai dari akses pendidikan melalui peningkatan penerima dan KJMU, serta perluasan koridor Transjakarta.
"Kedua program tersebut contoh yang langsung dirasa manfaatnya oleh masyarakat," ujar Wa Ode Herlina dari keterangannya pada Jumat (13/6).
Tidak hanya itu, kata Wa Ode, ada program lain yang sudah dieksekusi oleh Pramono-Doel di Jakarta.
Dia mencontohkan, seperti pemberian akses gratis naik angkutan umum yang dikelola pemerintah daerah untuk 15 golongan dan perluasan koridor TransJabodetabek.
Kemudian pengembalian 705.000 KJP untuk pelajar yang sempat terhapus, hingga penebusan 1.315 ijazah yang tertahan di sekolah karena ketiadaan uang.
"Tentu kami berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang sedang dibahas untuk jadi Perda, dapat mewadahi lompatan kemajuan yang divisikan Pramono-Rano untuk membawa kesejahteraan rakyat dan peringkat kota global meroket," jelas Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim, hampir merealisasikan 40 program yang dijanjikan dalam 100 hari masa kerjanya.
"Kebetulan tadi kami secara khusus rapat mengenai evaluasi 100 hari pemerintahan saya dengan Bang Doel tentang 40 program quick win dan alhamdulillah dari 40 itu, 90,3 persen terpenuhi dari 100 persen," ujar Pramono di Balai Kota DKI pada Rabu (4/6/2025).
Pramono menjelaskan, sekitar 9,7 persen programnya belum terealisasi sampai saat ini karena terkendala beberapa hal.
Salah satunya adalah pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, yang masih tertunda karena kondisi di lapangan.
