Asmat, Gesuri.id - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat yang juga Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, menyampaikan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai upaya percepatan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).
Baca: Memahami Hikmah Analogi Menag Soal Adzan dan Suara Anjing
Bahwa pada 26 November 2021 lalu, ia mengatakan telah ditandatangani empat dokumen dengan tugas pemekaran PPS.
Hal itu nyaris 2 tahun berjalan, lanjutnya, namun dukungan PPS belum terealisasikan.
Bahkan, menurutnya, penandatanganan komitmen pun sudah dilakukan dan sudah jelas disampaikan terkait dukungan, mulai dari Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel hingga tuan rumah Merauke.
“Tetapi sampai sekarang belum ada masuk di wilayah kami mengenai dukungan tersebut. Jadi kami berharap kepada teman-teman, apabila sudah kembali ke Merauke bisa membantu kami untuk dukungan yang sudah disampaikan pada saat penandatanganan,” katanya, saat para pimpinan dan anggota DPRD Asmat, Papua melakukan rapat audensi bersama yang dihadiri jajaran DPRD Merauke, Jumat (25/2), di ruang rapat DPRD Asmat, Distrik Agats.
Dijelaskan juga terkait pembentukan Tim Pemekaran PPS yang dilakukan pada 26 November 2019 bertempat di Swiss Bell Hotel, Merauke. Dirinya dipilih sebagai Ketua Tim Pemekaran PPS dan disetujui oleh Ketua DPRD Merauke.
Ia pun mengatakan bahwa untuk membentuk satu provinsi, harus membawahi lima kabupaten. Namun untuk saat ini PPS hanya terdapat empat kabupaten.
Baca: Basarah: Kisruh Rusia-Ukraina Bukti Pidato Bung Karno Benar
Para pimpinan dan anggota DPRD Asmat, Papua melakukan rapat audensi bersama yang dihadiri jajaran DPRD Merauke, Jumat (25/2), di ruang rapat DPRD Asmat, Distrik Agats.
Rapat audensi tersebut dilaksanakan dalam rangka aspirasi dan keinginan elemen masyarakat terkait percepatan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).
Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo selaku Ketua Tim Pemekaran PPS. Dilansir dari seutarpapuacom.
