Surabaya, Gesuri.id - Sistem Zonasi telah lama disinyalir mengakibatkan kesulitan bagia siswa memilih sekolah terbaik.
Terkait itu, Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyikapi khusus kisruh yang muncul terkait sistem Zonasi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.
Sebab, lanjutnya, semua didasarkan pada jarak rumah dengan sekolah. Whisnu yang menyimak terus kondisi kotanya atas kisruh PPDB itu menyebut bahwa sudah seharusnya Pelaksanaan PPDB tahun ini menjadi evaluasi bersama.
"Permendikbud yang menerapkan sistem zonasi pada Pelaksanaan PPDB harus dievaluasi. Pembangunan infrastruktur sekolah belum sepenuhnya berdasarkan zonasi," reaksi WS, sapaan Whisnu, dikutip dari laman surabaya.tribunnews.com, Rabu (19/6).
Wawali Surabaya ini menyarankan agar ada langkah mendesak untuk meredam kisruh PPDB kali ini.
Dirinya sedang memikirkan agar pemerintah kota bisa menambah rombel atau rombongan belajar baru. Kelas baru itu bisa dibuka di sekolah-sekolah negeri.
"Namun sistem masuknya adalah tidak dengan Zonasi. Melainkan kelas ini didasarkan pada nilai ujian nasional (USBN SD). Sama seperti sistem tahun lalu," kata Whisnu.
Dengnan menambah rombel baru itu memungkinkan calon siswa dengan nilai tinggi bisa bersaing fair, mendapatkan sekolah yang baik.
Apalagi menurut Whisnu, sistem zonasi itu akan menyulitkan proses pengajaran di sekolah nantinya.
"Pasti akan muncul kesenjangan kualitas anak didik di sekolah tertentu karena hanya mendasarkan pada jarak rumah sekolah. Tidak melihat kemampuan calon siswa," ucap Whisnu.
Dia berharap kisruh PPDB yang terjadi di hampir daerah, termasuk Surabaya bisa menjadi momentum bersama untuk saling introspeksi diri.
"Jangan selalu merasa benar. Sebab kisruh PPDB ini yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita sendiri," ujar Whisnu.
