Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menyoroti berbagai permasalahan pelik yang tak kunjung terselesaikan, mulai dari jaminan kesehatan, banjir, pendidikan hingga regulasi yang pro rakyat.
Di usia 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, Legislator PDI Perjuangan ini berharap Pemerintah bisa menuntaskan segala persoalan yang masih dihadapi masyarakat sehingga sila kelima Pancasila benar-benar dapat dirasakan.
“Usia 80 tahun itu saya kira sudah cukup matang. Namun berbagai permasalahan kita lihat belum juga terselesaikan. Dalam konteks Kota Medan, banjir belum juga teratasi sering dengan terus bergantinya Wali Kota Medan. Makanya ini harus maksimal dilakukan penanganan sehingga satu per satu permasalahan bisa diatasi,” kata Wong, Senin (18/8/2025).
Dari bidang kesehatan, Wong melihat pelayanan masih ada yang kurang maksimal. Ia menilai masyarakat masih menghadapi kendala saat hendak berobat.
“Dengan Program UHC Kota Medan, harusnya masyarakat lebih mudah untuk mendapat pelayanan kesehatan, karena hanya menggunakan KTP saja. Namun kenyataan di lapangan masih ada kita temukan keributan hingga berujung penolakan. Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan. Mau kemana lagi masyarakat minta tolong kalau tidak dengan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Pemko Medan harus respon dengan kejadian seperti itu. Pastikan seluruh warga bisa mendapat akses kesehatan,” tegasnya.
Untuk sektor pendidikan, Wong menilai program Sekolah Rakyat sedikit banyak bisa membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat menyekolahkan anaknya.
“Kita semua tahu kalau sekolah di swasta itu sangat tinggi biayanya, sementara sekolah negeri tidak bisa menampung semuanya. Hadirnya Sekolah Rakyat ini kita harap bisa menjadi solusi dan kuotanya bisa terus ditambah,” ungkapnya.
Wong juga mengingatkan Pemerintah agar mempermudah segala urusan pelayanan yang ada. Menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada rakyat.
“Seperti kejadian di Kabupaten Pati, pastinya itu bentuk kemarahan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kita tidak ingin itu terjadi di daerah mana pun. Makanya saya berpesan kepada Pemko Medan agar memahami dulu situasi di lapangan sebelum ada kebijakan baru. Pastikan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan itu tidak menyusahkan rakyat. Permudah sistem dan syaratnya, jangan persulit. Kami di DPRD Kota Medan pastinya siap mendukung apa yang akan dilakukan Pemko jika memang untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
