Garut, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut dari fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, memberikan arahan dalam sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digelar di Aula Fisip Universitas Garut, Jalan Cimanuk, Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (12/03/2026).
“Namun dengan keterbatasan tersebut, mereka juga harus memahami kondisi keuangan daerah. Dalam Musrenbang ini kita menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan, baik dari forum TJSLP maupun dari lembaga pengumpul dana umat seperti Baznas, Lazismu, Lazisnu, Laz Persis, serta lembaga amil zakat lainnya,” ujar Yudha.
Dalam arahannya, Yudha menyampaikan Kabupaten Garut menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Ia mencontohkan salah satu organisasi gabungan perempuan yang menaungi 78 organisasi hanya menerima hibah sebesar Rp50 juta, yang menurutnya masih jauh dari cukup untuk mendukung berbagai kegiatan advokasi dan pemberdayaan perempuan.
Selain mendorong kolaborasi pendanaan dari berbagai lembaga di dalam negeri, Yudha juga mengajak pemerintah daerah memanfaatkan potensi hibah dari lembaga non-pemerintah internasional maupun pemerintah asing. Ia menilai sejumlah negara memiliki program bantuan rutin bagi organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.
“Hal ini harus dioptimalkan. Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menjembatani agar lembaga seperti Ford Foundation maupun INVID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang mengelola dana hibah dari NGO asing juga dapat mengalokasikan bantuannya ke Kabupaten Garut,” jelasnya.
Yudha menilai sidang kelompok yang membahas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti masih rendahnya skor numerasi siswa di Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, skor numerasi siswa sekolah dasar berada pada angka 59, sementara siswa SMP berada pada angka 62, yang masih jauh di bawah standar minimal 85.
“Skor numerasi itu misalnya kemampuan menghitung sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat membeli sepatu seharga Rp100 ribu di Ramayana dengan diskon 17 persen, berapa yang harus dibayar. Hal-hal sederhana seperti ini masih menjadi keterbatasan bagi sebagian anak-anak kita,” katanya.
Karena itu, Yudha berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 dapat lebih memprioritaskan program peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama.
Ia kembali menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai sumber pendanaan, baik melalui forum TJSLP, lembaga pengumpul zakat, maupun hibah dari NGO dan pemerintah asing untuk mendukung program pembangunan manusia di Kabupaten Garut.
“Jangan sampai ada satu keluarga menerima bantuan dari beberapa lembaga sekaligus, sementara keluarga lain yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Karena itu koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenag menjadi sangat penting,” pungkasnya.
