Jakarta, Gesur.id - Program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat seperti banjir, sampah serta keberadaan ruang terbuka hijau diharapkan menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2027.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike saat rapat pembahasan Pra-RKPD 2027 dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Keta
"Hingga kini apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup baik. Tinggal nanti kita akan lakukan penyesuaian dalam rangka langkah antisipasi-dengan kondisi yang ada," ujar Wakil Bendahara DPP PDIP itu.
Menurutnya, langkah antisipasi yang dimaksud, yakni kondisi fiskal Jakarta pada APBD 2026 dan juga antisipasi untuk 2027 jika fiskal belum membaik. Hal ini, lanjut dia, dikarenakan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, sebesar Rp 15 triliun.
"Jika kondisinya masih sama, berarti kan nanti program apa yang harus dilaksanakan harus betul-betul kita cermati. Sehingga dengan kondisi yang ada tetap memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat, tantangan besarnya adalah bagaimana kita merumuskan program terbaik dengan keterbatasan fiskal. Namun berdampak langsung untuk kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta," paparnya.
Terkait hal yang menjadi prioritas khususnya di Komisi D yang membawahi bidang Pembangunan, anggota DPRD DKI tiga periode itu menyebut penanggulangan banjir, penanggulangan sampah, pemenuhan ruang terbuka hijau serta permasalahan pemukiman yang menjadi problem di Jakarta.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Untuk itu, nanti kita ketemu format pembahas yang ideal seperti apa. Tentu di pembahasan RKPD-nya harus lebih detail. Dengan begitu, nantinya ketemu yang paling prioritas dari semua permasalahan yang ada, dan mengutamakan layanan dasar serta pembangunan yang berdampak langsung," ucapnya.
Yuke optimis program yang bersentuhan dengan masyarakat bisa terealisasi. Asalkan, sambung dia, dibutuhkan kecermatan semua pihak dalam melihat situasi yang terjadi dan nawaitu dari semua stakeholder terkait.
"Sehingga yang diusulkan lebih memperhatikan apa yang menjadi hasil aspirasi masyarakat saat reses, musrembang dan masukan-masukan lainnya dari masyarakat," pungkasnya.
