Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terkait insiden ledakan dan kebakaran hebat, yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis (8/5).
Ledakan yang terjadi, pada dua unit turbin Oha saat dilakukan uji coba oleh Asmen Operasional PLTU di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, itu mengakibatkan kerugian material besar, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.
Dua unit turbin beserta instalasi penting dilaporkan hangus terbakar, dengan estimasi kerugian mencapai triliunan rupiah.
Baca: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati
"Insiden ini terjadi pada objek vital nasional yang seharusnya memiliki sistem proteksi dan pengawasan berlapis," kata Gunhar kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).
"Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan tidak hanya pada pelaksanaan SOP dan prosedur K3, tetapi juga terhadap validitas dan pembaruan dokumen SOP dan K3-nya itu sendiri," sambungnya.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, dokumen-dokumen prosedur keselamatan dan operasional pada fasilitas vital, seperti PLTU seharusnya direview secara regular, agar tetap relevan dan sesuai standar terbaru.
"Jangan hanya berpatokan pada checklist pelaksanaan di lapangan, tapi telusuri juga apakah dokumen yang digunakan memang masih layak dan mutakhir," ujarnya.
Gunhar juga menyayangkan adanya informasi awal, yang menyebutkan bahwa kebakaran dipicu oleh sambaran petir. Ia mengingatkan agar peristiwa seperti ini, tidak disepelekan dengan narasi, yang justru memperlihatkan lemahnya sistem pengamanan infrastruktur strategis nasional.
“Jangan sampai seperti kilang Pertamina yang mengalami ledakan berulang kali. Masak iya, objek vital nasional bisa se-rentan itu terhadap cuaca?,” jelasnya.
Selain itu, Gunhar menekankan pentingnya memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu, akibat penghentian operasional unit pembangkit.
"PLN dan Kementerian ESDM harus menjamin tidak ada gangguan suplai listrik. Ini menyangkut pelayanan dasar publik," ungkapnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Menindaklanjuti peristiwa ini, Komisi XII DPR RI, kata Gunhar, berencana memanggil pihak manajemen PLTU Labuhan Angin serta PT PLN Indonesia Power, untuk meminta klarifikasi dan penjelasan menyeluruh.
"Kita tidak bisa anggap remeh peristiwa ini. Ini bukan hanya soal kerugian material, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap manajemen objek vital negara," tutup Gunhar.
Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara milik PT PLN Indonesia Power meledak dan terbakar hebat, pada Kamis (8/5/2025).
Ledakan yang terjadi sekitar pukul 22.00 itu, mengakibatkan listrik padam di sejumlah kawasan Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng)
