Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyajikan laporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait realisasi serta rencana program strategis tahun 2025–2026.
“Kami mengapresiasi paparan Pak Menteri, namun dari dokumen yang disampaikan baru memuat kinerja tiga direktorat jenderal, yakni Migas, EBTKE, dan Gatrik," kata Yulian, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Sementara itu, capaian dari Dirjen Minerba dan Dirjen Gakkum belum tergambarkan. Padahal dua bidang ini sangat penting, terutama dalam hal penanganan penambangan ilegal dan penegakan hukum di sektor energi,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menekankan agar arah kebijakan Kementerian ESDM selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, semua isu di sektor energi dan sumber daya mineral harus dipaparkan secara jelas dalam laporan. Hal itu dinilai penting untuk menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Isu-isu strategis seperti illegal drilling, illegal mining, peningkatan lifting migas, dan hilirisasi mineral seharusnya terpotret secara jelas dalam laporan tahunan Kementerian ESDM," ungkapnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Meski demikian, Yulian juga apresiasi atas langkah tegas Menteri ESDM dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat, dan berharap semua persoalan di lapangan dapat segera diatasi.
“Kami di DPR mendukung penuh langkah Kementerian ESDM. Koreksi dan masukan yang kami sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan agar program strategis benar-benar berjalan sesuai kepentingan rakyat,” tandasnya.
