Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyoroti ketimpangan distribusi kuota BBM bersubsidi antar daerah di Sumatera Selatan.
Ia mempertanyakan dasar penghitungan alokasi yang terkesan tidak konsisten dan membuka potensi penyimpangan.
“Dari data yang kami terima, alokasi kuota BBM subsidi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di tiap daerah. Misalnya, Palembang, dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, mendapat kuota 447.539 kiloliter (KL), sekitar 260 liter per orang. Tapi Pagaralam dengan hanya 149 ribu penduduk mendapat 31.705 KL, atau 213 liter per orang. Lubuklinggau malah mendapat 61.747 KL untuk 246 ribu jiwa, setara 250 liter per orang. Sementara MUBA, yang dikenal sebagai daerah migas dan pertanian besar, hanya menerima 130.782 KL untuk 651 ribu penduduk, atau sekitar 200 liter per orang,” ungkap Gunhar, Rabu (4/5).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Sumsel ini, meskipun perbedaannya terlihat tipis jika dirata-rata, namun ketidakkonsistenan ini mencerminkan ada faktor lain yang tidak transparan dalam penentuan kuota.
“Kita tentu bisa memahami perbedaan kuota berdasarkan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, jumlah kendaraan, atau jumlah SPBU. Tapi kalau kuotanya jomplang tanpa penjelasan, patut kita pertanyakan. Apakah ini benar-benar berdasarkan kebutuhan, atau ada permainan di balik layar?” tegasnya.
Gunhar juga mengingatkan potensi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
“Kalau ada daerah yang kuotanya sengaja dibesarkan di atas kebutuhan, bisa saja BBM-nya dialirkan ke daerah lain secara ilegal. Ini rawan jadi ladang permainan mafia distribusi. Kita tidak boleh tutup mata,” ujar Gunhar.
Ia juga menyoroti kemungkinan subsidi BBM yang justru lebih banyak dinikmati oleh sektor komersial ketimbang rumah tangga dan UMKM.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Palembang mendapat kuota paling besar. Tapi apakah aktivitas industrinya memang layak disubsidi? Jangan-jangan subsidi untuk rakyat kecil justru dinikmati oleh pabrik, hotel, atau perusahaan transportasi besar,” tandasnya.
Gunhar mendesak BPH Migas dan Pertamina untuk membuka dasar perhitungan alokasi kuota BBM subsidi di setiap kabupaten/kota dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.
“Ini uang rakyat. DPR akan terus mengawasi agar subsidi BBM tidak menjadi komoditas politik atau komoditas gelap. Distribusi harus adil, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
