Flores, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk segera membayar gaji guru Sekolah Luar Biasa (SLB).
Baca: Politisi PAN Borong Tiket Formula E, Terjual Secara Politis!
"Kita minta pemerintah segera membayar gaji guru SLB yang belum dibayar," ujar Yunus saat rapat bersama mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di ruang rapat Komisi V pada Kamis (2/6).
Yunus berharap, Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai solusi untuk mengatasi persoalan ini.
"Dewan berharap ada solusi dari pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini," ucapnya.
Penyerahan bantuan kemanusiaan dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas bersama Ketua DPRD NTT di Kantor Camat Takari, Jumat 23 April 2021 (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)
Ia juga meminta pemerintah untuk memenuhi hak-hak guru dan tenaga kependidikan, seperti tunjangan kinerja dan sertifikasi guru PTT.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta agar pemerintah segera mempercepat pelantikan Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK/SLB yang telah mengikuti seleksi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Henderina Laiskodat, menjelaskan saat ini dinas telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Untuk SLB kami sudah urus dan sedang dalam proses," ujarnya.
Baca: Tak Jujur! Anies Langgar Aturan Tapi Salahkan Orang Lain
Ia juga mengakui, keterlambatan pembayaran gaji guru SLB terkendala pada penganggaran. Pasalnya, dari jumlah 238 guru, sebanyak 132 guru belum dialokasikan dalam DPA.
"Ini sudah bulan keenam. Kami berusaha secepatnya. Kami Dinas Pendidikan sedang melakukan pembenahan administrasi pembayaran tenaga kontrak provinsi. Semoga dalam waktu satu dua ke depan kami segera merealisasikannya," kata Henderina.
Untuk diketahui, dari total 238 guru SLB, sebanyak 106 guru telah dialokasikan dalam DPA. Sedangkan 132 guru belum dialokasikan. Dilansir dari wartasasando.com.
