Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan yang terjadi antara partainya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Andreas Hugo Pareira dalam program Dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (1/11/2023).
“Jadi masalahnya di sini adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga, itu yang terjadi dan itu yang saya kira hal substansi yang menjadi persoalan kita,” ucap Andreas.
“Dan PDI Perjuangan di sini mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami, termasuk terhadap PDI perjuangan sendiri, itu adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga yang terjadi, dan itu adalah kepentingan kita bersama bukan hanya PDI Perjuangan.”
Sebab, kata Andreas, selain PDI Perjuangan ada juga respons dari berbagai kelompok Masyarakat hingga cendekiawan yang merasa kepentingan nasional dalam pelaksanaan pemilu sudah diobrak-abrik oleh kepentingan keluarga.
“Itu merupakan ekspresi dari bagaimana mereka melihat kepentingan nasional ini diobrak abrik oleh kepentingan keluarga dan proses itu yang terjadi,” ujar Andreas.
“Dan saya lihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang itu sangat-sangat jelas menunjukkan bagaimana kepentingan keluarga itu mendominasi di dalam proses pengambilan keputusan kemarin dan itu sekarang menjadi persoalan.”
Andreas menambahkan, persoalan konstitusi tidak semata menjadi tanggungjawab PDI Perjuangan tapi semua elemen bangsa Indonesia.
“Kalau PDI Perjuangan mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat dan itu adalah kepentingan kita semua bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan, persoalan konstitusi itu adalah persoalan bangsa dan negara bukan persoalan PDI Perjuangan saja,” tegas Andreas.
“Dan itu juga kan direspons oleh banyak pihak dari berbagai kelompok kalangan, baik dari kalangan grass root sampai kalangan cendikiawan, para pemerhati politik, para aktivis, itu memperhatikan proses yang terjadi dalam minggu-minggu terakhir ini yang mengganggu kepentingan nasional kita yang berkaitan dengan proses pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia.”
