Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan yang bisa dibubarkan adalah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bukan partai politik pengusung yang tergabung dalam Koalsi Indonesia Kerja (KIK).
"Saya melihat tidak akan pernah bubar dan tidak pernah ada, yang ada hanya tim TKN. TKN bisa bubar tapi partai pengusung tidak akan pernah bubar, karena yang diperdebatkan ide gagasan selama kampanye," ungkap Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/6).
Aria menegaskan KIK tidak bisa dibubarkan karena sejak awal terbentuk para parpol yang bergabung tidak hanya mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saja, melainkan memperjuangkan ide dan gagasan yang tertuang dalam visi misi paslon 01.
Dia menilai, tidak relavan jika ada pihak yang mengusulkan agar parpol koalisi dibubarkan, karena semangat masinh-masing parpol dalam pilpres adalah mengusung program pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Saya melihat tidak relevan dibubarkan atau tidak karena memang faktanya itu hanya sebagai timses. Setelah sukses, tidak hanya memenangkan, tetapi mengawal partai dan fraksinya masing-masing di pemerintahan ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan pembubaran koalisi pilpres untuk menurunkan tensi politik akar rumput.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
Tak hanya KIK saja, Rachland juga menganjurkan agar koalisi Indonesia Adil dan Makmur milik Prabowo-Sandiaga juga dibubarkan. "Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
Pernyataan Rachland mendapat tanggapan dari TKN maupun BPN. Muncul pula dugaan bahwa pernyataan Demokrat itu sebagai manuver awal untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
