Jakarta, Gesuri.id - Cek perolehan Suara DPR RI Terbaru Dapil Kalbar 1 versi Real Count KPU, Senin (26/2/2024). Kalimantan Barat sendiri diketahui terbagi ke dalam dua daerah pemilihan atau dapil. Dapil 1 meliputi 8 kursi dan dapil 2 punya 4 kursi.
Untuk yang masuk ke dalam dapil 1 diantaranya adalah Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Bengkayang, Singkawang, Sambas, Kayong Utara dan Ketapang. Sedangkan dapil 2 meliputi Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.
Melansir dari laman pemilu2024.kpu.go.id/, perolehan data yang masuk sudah per 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB dengan persentase 71,51 persen.
Untuk di dapil 1 ini, PDI Perjuangan memimpin persaingan di Dapil Kalbar 1. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut telah mencatatkan 212.001 Suara.
Di PDI Perjuangan itu, Caleg yang meraih suara tertinggi adalah Cornelis. Gubernur Kalbar dua periode itu telah membukukan 81.789 Suara.
Diperingkat kedua ada Maria Lestari dengan 44.975 dan ketiga Sukiryanto 34.895 Suara. Lalu diposisi kedua ada Partai Golkar dengan raihan total 173.245 Suara.
Untuk di Partai berlambang pohon beringin tersebut, Maman Abdurahman membukukan 144.699 Suara. Diposisi kedua ada Franciscus Maria Agustinus Sibarani mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kemudian diperingkat tiga adalah partai Gerindra. Partai politik besutan Prabowo Subianto mencatatkan 160,599 Suara.
Untuk di Partai Gerindra itu persaingan terjadi antara Yuliansyah dan Katherina A Oendoen. Yuliansyah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar dan Katherina A Oendoen petahana.
Pada Pemilu 2019 silam, PDI Perjuangan menjadi penguasa dengan meraih dua kursi. Seperti diketahui, Real Count KPU merupakan alternatif ataupun refensi informasi untuk masyarakat.
Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
