Jakarta, Gesuri.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau masyarakat jika diancam dan diintimidasi terkait pilihan politik, jangan dilawan terlalu berlebihan. Lebih baik, kata Mahfud, hal tersebut dituruti saja.
"Saya ingin katakan, kepada masyarakat mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak, karena berbagai pendekatan, berbagai telpon-telpon yang setengah mengancam dan sebagainya menurut saya tidak apa apa, itu gak usah dilawan terlalu berlebihan, diiyakan saja," Kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Namun, Mahfud mengimbau pada hari pencobolosan 14 Februari 2024, masyarakat tetap memilih sesuai hati nurani dan bukan karena intimidasi. Dia berkata, nasib negara ditentukan oleh sikap rakyat setiap pemilu.
"Tapi pada tanggal 14 Februari, untuk seluruh masyarakat kita berharap kembali ke pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan karena bantuan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, kembali ke hati murani karena lima tahun ke depan, nasib rakyat dan negara ini ditentukan oleh sikap rakyat dalam pemilu," ucapnya.
Mahfud menambahkan, seluruh aduan terkait pemilu dipantau oleh pemerintah.
Dia mengatakan, Kemenko Polhukam telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau seluruh pengaduan dari masyarakat terkait pemilu ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.
"Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU," kata Mahfud.
"Nanti cross checknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15. Itu saja," pungkasnya.
