Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan diperlukan sikap kritis di parlemen, namun tetap dalam koridor yang lebih konstruktif.
"Tidak demikian (jadi stempel). Sikap kritis tetap ada tetapi dalam koridor yang lebih konstruktif, tidak asal beda atau asal bicara dan mengumpat," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (4/10).
Baca: Koster Paparkan Kebijakan Konservasi Alam di Forum Parlemen
Untuk itu, ia tidak setuju jika ada anggapan yang menyebut DPR/MPR RI akan menjadi 'stempel' pemerintahan. Hal tersebut menyusul posisi pucuk pimpinan parlemen yang mayoritas diduduki oleh koalisi pemerintahan.
Kekhawatiran parlemen sekadar menjadi stempel pemerintah sendiri muncul setelah empat dari lima pimpinan DPR berasal dari koalisi pemerintah. Empat pimpinan itu yakni, Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR. Lalu, Rachmad Gobel dari Nasdem, Aziz Syamsudin dari Golkar dan Muhaimin Iskandar dari PKB.
Hanya Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra yang menjadi pimpinan dari partai di luar pemerintahan. Bukan hanya itu, Bambang Soesatyo dari Golkar yang terpilih sebagai Ketua MPR pun semakin menguatkan kekuatan koalisi pemerintahan di Parlemen.
Hendrawan Supratikno yang juga merupakan anggota DPR RI pun mengklaim, PDI Perjuangan akan mendorong sikap kritis pada pemerintah. "Kita dorong demikian. Sikap kritis penting sebagau koreksi agar pemerintah berjalan di jalur yang benar," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus anggtoa Fraksi Gerindra di DPR RI Desmond Mahesa masih yakin, dinamika politik akan terus berkembang di antara parpol pendukung Jokowi. Apalagi, kata Desmond, Jokowi belum menentukan formasi kabinet. "Sesudah dia (Jokowi) nunjuk menteri juga sudah berubah," ujar dia.
Bila formasi kabinet tidak sesuai dengan harapan parpol yang pegang kursi pimpinan DPR, maka menurut Desmond, koalisi dengan Jokowi tidak menjadi jaminan membendung sikap kritis Parlemen.
"Apakah semua partai-partai koalisi mereka puas atau tidak. kalau tidak puas, ada pengalaman zaman SBY, setahun pertama sudah gonjang ganjing republik ini, udah selesai. kami melihat koalisi itu sesuatu keniscayaan saja," ujar dia.
Baca: KIK Terbuka Kerjasama di Parlemen Dengan Parpol Lain
Gerindra sendiri, kata Desmond akan menjalankan fungsi parlemen berupa check and balances sebagaimana mestinya. Lebih lagi, kata Desmond, Gerindra sudah terbiasa berada di jalur oposisi atau di luar pemerintahan.
Adanya Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI juga dinilai Desmond tak berdampak langsung pada sikap DPR pada pemerintah eksekutif di bawah Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan.
"Kemesraan itu tidak selamanya kemesraan kemesraan itu bisa ada perbedaan," ujar Desmond menegaskan.
