Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan masih mengkaji wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD. Sikap resmi partai terkait isu tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 rampung dilaksanakan.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partai akan terlebih dahulu mendengarkan seluruh pandangan dan usulan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebelum mengambil keputusan.
“Sikap politiknya nanti akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Kami mendengarkan seluruh usulan dari DPD, baik alasan filosofis, ideologis, maupun dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilu. Semua itu akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi sampai sekarang belum diputuskan,” ujar Hasto dalam konferensi pers kepada wartawan di sela-sela Rakernas di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Hasto menegaskan, sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, PDI Perjuangan memilih untuk menempatkan suara kader di daerah sebagai landasan utama dalam menentukan sikap politik.
“Karena kita adalah Partai Demokrasi Indonesia, maka seluruh pencermatan dan masukan dari peserta Rakernas akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi Rakernas,” tuturnya.
Dalam Rakernas tersebut, Hasto juga menyampaikan bahwa peserta disuguhkan pemaparan perjuangan, rekam jejak, serta biografi politik Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang konsisten memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat.
“Tadi ditayangkan rekam jejak biografi politik Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Di situ juga dijelaskan tugas Presiden kelima RI saat menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya,” ungkap Hasto.
Menurutnya, Megawati kembali menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan ruh reformasi yang harus terus dijaga.
“Ibu menegaskan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu harus betul-betul kita jaga. Dengan rakyat yang berdaulat dan pemimpin yang dipilih secara langsung, bukan hanya legitimasi kepemimpinan yang diperkuat, tetapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghadirkan program-program sesuai aspirasi rakyat yang digali sejak masa kampanye,” pungkas Hasto.
