Jakarta, Gesuri.id - Pengamat politik yang juga pegiat demokrasi Andrianto Andri mengejek pengumuman KPU tentang kemenangan Prabowo-Gibran sebagai sudah dapat dipastikan, bahkan sebelum pilpres berlangsung.
Dia menyatakan hal itu, Kamis (21/3/2024) menanggapi pengumuman KPU yang dikeluarkan semalam bahwa Paslon 02 itu memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan meraih suara 58 persen. Unggul jauh dari paslon AMIN yang cuma 24 persen dan GAMA (Ganjar-Mahfud) yang cuma 17 persen.
“Semua resources rezim digunakan untuk kemenangan mutlak Prabowo-Gibran (Pragib). Rezim Jokowi yang perwujudan sempurna oligarki sangat berkepentingan legacy-nya dilanjutkan. Banyak proyek mercusuar oligarki yang dibiayai APBN,” katanya.
Bahkan legacy melanjutkan itu makin kentara. Belum lama ini Jokowi keluarkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk BSD. Artinya pembangunan BSD akan dibiayai dari APBN. Padahal BSD itu milik swasta yaitu Sinar Mas grup, penyokong utama rezimnya.
“Aneh sekali, proyek milik swasta dibiayai negara lewat dana APBN. Parah betul negara ini selama dikendalikan Jokowi. Dia berbuat sesuka hatinya,” katanya sedih.
Ditambahkan, pilpres hanya bisa dibatalkan melalui MK. Rakyat paham wujud MK hari ini sangat tidak legitimate sebab MK bagian tim sukses loloskan Gibran lewat rekayasa Keputusan MK No 90 Tahun 2023.
“Jadi bagaimana mungkin MK yang kotor itu bisa hasilkan putusan yang bersih. Sepanjang sejarah MK sejak Pilpres 2004 belum pernah keluarkan putusan yang beda dari KPU. MK selalu berapologi pada dataran formalitas perselesihan suara yang bisa mengubah hasil pemenang.”
Karena itu, katanya, megharap MK bisa out of the box keluarkan putusan pilpres TSM seperti jauh panggang dari Api. MK itu sudah menjadi instrumen mendukung kehendak rezim.
“Akan lebih baik bila AMIN dan GAMA menolak hasil pemilu dan konsolidasi untuk mendorong hak angket di DPR. Memang hak angket tidak bisa batalkan hasil pilpres, namun hak angket akan menelaah semua proses pemilu untuk perbaikan ke depan” kata salah seorang deklarator KAMI itu.
Hak angket itu, katanya, bisa mengambil keputusan strategis termasuk sistem dan format pemilu bisa di evaluasi total sehingga pemilu akan alami perubahan total.
