Mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan langkah mundur dalam demokrasi dan berpotensi merampas hak politik rakyat
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Selasa, 06 Januari 2026 01:50 WIB
Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memastikan perempuan memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 20 November 2025 17:25 WIB
Amici: Pasal 21 UU Tipikor Tidak Penuhi Asas Kepastian Hukum, Bisa Jerat Advokat dan Pihak Tak Bersalah
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Senin, 13 Oktober 2025 07:57 WIB
Puan: Kami berharap bahwa akan ada sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 24 Agustus 2025 08:00 WIB
UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai perintangan penyidikan ke Mahkamah Konstitusi.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 29 Juli 2025 09:07 WIB
Said Abdullah mengemukakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian internal untuk menanggapi putusan MK tersebut.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 08 Juli 2025 23:45 WIB
Putusan ini dianggap sah secara konstitusi dan patut dijadikan acuan oleh seluruh pihak.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 02 Juli 2025 15:49 WIB
Implikasi hukumnya jelas memperpanjang masa jabatan DPRD tanpa mekanisme pemilu.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 02 Juli 2025 15:29 WIB
Eko menilai terdapat beberapa isu utama yang mesti diperjuangkan bersama untuk memastikan kualitas demokrasi.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 02 Juli 2025 05:55 WIB
Diskusi di PDI Perjuangan, Wamendikdasmen Dorong Reformasi Struktural dan Anggaran Pendidikan Pasca Putusan MK.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 30 Juni 2025 15:01 WIB
Arief mengaitkan putusan MK tersebut dengan semangat Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 30 Juni 2025 11:55 WIB
Perjuangkan Cita-cita Bung Karno, DPP PDI Perjuangan Kawal Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Bagi Rakyat.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 30 Juni 2025 11:02 WIB
Putusan ini merupakan momentum koreksi demokrasi yang sehat untuk menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas, berkeadilan.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 28 Juni 2025 17:45 WIB
MY Esti yakin Negara memiliki kemampuan dengan pertimbangan anggaran sebagai mandatory spending dari UUD 1945.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 11 Juni 2025 13:18 WIB
Esti bersyukur atas putusan MK ini mengingat kewajiban negara memfasilitasi pendidikan dasar rakyat merupakan amanat konsitusi UUD 1945.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 10 Juni 2025 23:46 WIB
MY Esti mengatakan keputusan itu sebagai langkah dalam memperkuat hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 30 Mei 2025 17:55 WIB
Menurut Nyoman, putusan tersebut sebagai langkah progresif yang telah lama dinantikan masyarakat.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 29 Mei 2025 09:59 WIB
Kang Hasan menilai gugatan itu justru akan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai prosedur pembahasan RUU TNI.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 02 April 2025 10:00 WIB
Putusan itu merupakan ulah dan kecerobohan penyelenggara pemilu. Itu sebab, negara harus menanggung kembali beratnya beban anggaran PSU.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 01 Maret 2025 11:59 WIB
Di Indonesia terdapat mekanisme judicial review atas sesuatu jika kita merasa hal itu bertentangan dengan konstitusi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 17 Februari 2025 20:00 WIB
/rendering in 4.5825 [103]
