Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan Hugua menyoroti besaran anggaran yang disetujui untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Dari anggaran yang diajukan dalam rapat tersebut sebesar Rp 4,77 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun.
Anggaran selanjutnya akan diberikan secara bertahap. Hugua mengatakan adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor.
Baca: Penolakan Mundur Purnomo, Ini Jawaban Tegas Gibran
Karena itu, dia meminta Sri Mulyani untuk juga memikirkan adanya stimulus dalam bidang politik atau demokrasi.
Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri, Menkeu, Kepala BNPB, KPU, Bawaslu dan DKPP, Kamis (11/6/2020).
"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada yang namanya stimulus sosial atau bantuan sosial dan seterusnya. Tidak juga kah berpikir stimulus politik atau stimulus demokrasi? Benar dari teman-teman saya yang dikatakan tadi bahwa ini menyangkut masalah kepemimpinan," kata Hugua.
Hugua mengatakan semua pihak harus mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Dukungan itu penting agar menciptakan Pilkada yang berkualitas meski digelar di tengah pandemi Covid-19.
Baca: 'New Normal', Sukur Pastikan Mesin Partai di Daerah Terjaga
Dengan begitu, output atau hasil yang dicapai juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.
"Salah memilih memimpin daerah, ini masalah demokrasi. Tidak ada ekonomi, tidak ada kamtibmas kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah oleh karena Pilkada yang tidak benar," ujarnya.
"Oleh karena itu maka saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," imbuhnya.
