Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Rafael Situmorang memberikan catatan penting tentang netralitas pemerintah (Presiden) di pemilihan presiden (Pilpres) yang telah dilaksanakan 14 Februari kemarin.
Terlepas dari hasilnya, menurut Rafael ada beberapa proses yang harus dijadikan catatan guna keberlangsungan proses demokrasi yang demokratis kedepannya.
Baca: Ganjar Beberkan Banyaknya Koperasi Bobrok di Indonesia
Menurut Rafael sangatlah berbahaya bagi negara ini, jika demokrasi dijadikan kendaraan untuk kepentingan segelintir golongan yang kebetulan sedang memegang tampuk kekuasaan. Lalu kebijakan yang dilakukan berorientasi untuk memenangkan apa yang diinginkan, bukan berdasarkan kepentingan rakyat.
“Pada pilpres kemarin, kami telah menerima informasi mengenai hasil putusan MK yang meloloskan anak sulung Presiden ( Gibran Rakabuming ) seminggu sebelum putusan itu diketuk palu MK. Keterlibatan sejumlah komponen perangkat negara pun nampak terlihat jelas dan massif. Salah satu contohnya bantuan sosial menjelang Pemilu kemarin. Anggaran bansos sewaktu pandemi COVID-19 saja tidak sebesar anggaran bansos menjelang pilpres. Sekitar 480 triliun uang negara telah disiramkan atas nama bansos menjelang pilpres.” Jelas Rafael kepada Bbandungberita.com Kamis (7/3).
Ditambahkan Rafael, ”WNI yang berada diluar negeri otomatis tidak menerima berbagai fasilitas bansos. Hasil suara pilpres yang diikuti WNI diluar negeri tidak satupun di negara tempat WNI bernaung dimenangkan calon no 02. Rata rata pasangan 03 dan 01 yang menang.
Baca: Ganjar-Mahfud Bersilaturahmi ke Kantor KWI
Seperti di Saudi Arabia contohnya, disana dimenangkan capres no 01. Di Tiongkok dan beberapa negara Eropa pasangan no 04 memenangkan pilpres. Hasil ini dapat dijadikan indikator betapa ketidak netralan Pemerintah dengan segala kewenangannya dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan di pemilu presiden.
"Jadi, terlepas dari apapun hasilnya prosesnya dulu harus benar sehingga benar pula hasilnya.” Tandas Rafael
