Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat kompleksitas tahapan pemilu yang panjang serta krusialnya regulasi tersebut bagi kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan instrumen utama dalam menjaga marwah demokrasi di Indonesia.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Menurut Hasto, persiapan yang matang melalui regulasi yang jelas sangat diperlukan karena pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
"Pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat. Mereka secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya," ujar Hasto.
Ia menambahkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kesiapan regulasi.
"Ini adalah mekanisme lima tahunan untuk membangun kualitas demokrasi yang harus dipersiapkan dengan baik, termasuk melalui Undang-Undang Pemilu," tegasnya.
Demi mempercepat proses legislasi, PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik di parlemen untuk bersinergi. Hasto menekankan pentingnya kolaborasi lintas fraksi agar pembahasan RUU ini tidak berlarut-larut.
"PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi lain agar pembahasan UU Pemilu segera direalisasikan," imbuhnya.
Fokus pada Isu Strategis dan Independensi
Secara internal, PDI Perjuangan mengaku telah melakukan langkah antisipatif dengan mengkaji berbagai poin krusial dalam sistem pemilu melalui serangkaian lokakarya (workshop).
Baca: Masuk Parpol di Usia 24 Tahun, Ganjar: Saya Lahir dari Ideologi
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus PDI Perjuangan antara lain:
- Sistem Pemilu: Mencari format terbaik untuk representasi rakyat.
- Ambang Batas (Threshold): Menentukan batas minimum yang proporsional.
- Independensi Penyelenggara: Memastikan KPU dan Bawaslu bebas dari intervensi.
"Kami ingin memastikan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) betul-betul dapat dijalankan," ungkap Hasto.
Hasto berharap pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara komprehensif. Tujuannya jelas: menghasilkan sistem yang lebih transparan dan berintegritas demi memperkuat fondasi demokrasi di tanah air.
