Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menegaskan tim asistensi hukum yang dibentuk pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tidak sama dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada era Orde Baru (Orba).
Baca: Adian: Tim Hukum Bentukan Wiranto Tak Diperlukan
Junimart mengatakan Kopkamtib dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan tim asistensi hukum dibentuk berbasiskan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menkopolhukam.
Selain itu, lanjut Junimart, sifat tim asistensi hukum ini juga internal dan merangkul para tokoh.
"Jadi tim bukan bagian dari organ kementerian. Sifatnya sementara dan adhoc," ujar Junimart, baru-baru ini.
Junimart menambahkan, pembentukan tim asistensi itu dinilai tidak masalah sepanjang tidak menabrak hukum dan proses penegakan hukum.
“Justru saya berharap mereka bisa menjadi mitra penegakan hukum,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto membentuk tim asistensi hukum. Tim ini akan mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran dari tokoh-tokoh yang diduga melanggar hukum, seperti menyebarkan hasutan atau ujaran kebencian.
Sejumlah 24 orang menjadi anggota tim ini. Di antara mereka adalah pakar hukum Muladi, Romli Atmasasmita dan Mahfud MD. Tim akan bertugas mulai 8 Mei 2019 hingga 31 Oktober 2019.
Baca: Hasto Ungkapkan Alasan Pembentukan Tim Hukum Nasional
Suara-suara miring pun menerpa keberadaan tim ini. Ada yang menilai tim ini layaknya Kopkamtib di zaman pemerintahan Soeharto.
Kopkamtib sendiri dibentuk sejak awal Soeharto memimpin negeri ini di tahun 1965. Kopkamtib dipimpin seorang panglima yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan memiliki kekuasaan yang luas.
