Langkat, Gesuri.id – Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat siap menjamin tidak ada lagi kasus anak putus sekolah, warga yang tidak sanggup berobat selama masa kepemimpinannya nanti. Penegasan itu disampaikan Djarot saat menghadiri acara tabligh akbar dan temu ramah dengan masyarakat Harapan Jaya, bertempat di Lapangan Sepakbola Dusun Takari, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Selasa (8/5)
Djarot menyebut bahwa solusi mencegah anak putus sekolah adalah dengan meluncurkan Kartu Sumut Pintar (KSP). Dengan KSP ini maka semua biaya sekolah anak tidak mampu bisa ditanggung sampai lulus. Nantinya KSP menanggung pelajar SMA/SMK dan Aliyah sedangkan pelajar SD dan SMP tanggung jawabnya di pemerintah tingkat II.
Baca : Djarot-Sihar Ikuti Upacara Adat Nias
Tak hanya itu, Djarot juga akan memberikan beasiswa bagi para pelajar berprestasi sebesar Rp 1 juta per bulan. Beasiswa ini diperuntukan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN)
Selain itu, Djarot juga menyebut tidak boleh lagi ada masyarakat kurang mampu tidak jadi berobat karena ketiadaan biaya. Pasalnya Djarot akan meluncurkan Kartu Sumut Sehat (KSS). Nantinya kSS akan membantu pengobatan masyarakat di rumah sakit kelas III, dengan seluruh biayanya akan ditanggung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Pemerintah harus hadir sebab pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah,” ujar Djarot.
Baca : Blusukan ke Labura, Djarot Ingin Bangun Sumut dari Pinggiran
Djarot juga akan mengeluarkan Kartu Sumut Keluarga Sejahtera (KSKS). Lewat KSKS ini, nelayan, petani dan buruh yang butuh permodalan akan diberikan kemudahan. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, Djarot menyarankan agar dibuat program padat karya.
Lewat program padat karya itu, misalnya mendirikan badan usaha milik desa. Dengan adanya badan usaha milik desa akan tercipta lapangan pekerjaan. Penghasilan dari badan usaha tersebut peruntukannya macam-macam, bisa digunakan untuk perbaikan jalan, memberikan beasiswa bagi anak SD dan SMP dan lainnya.
Mengenai sumber dana, bisa diperoleh dari dana desa, bantuan dari pemerintah kabupaten dan atau pemerintah provinsi.
