Tangerang Selatan, Gesuri.id – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menegaskan: Fraksinya menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia menilai, langkah itu berpotensi menutup ruang dialog kritis terhadap warisan kelam Orde Baru.
“Kalau gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, itu akan menyisihkan yang lain dan menutup peluang untuk membahas masa Orde Baru secara terbuka dan egaliter. Dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang,” tegas Bonnie dalam Diskusi Publik “NU, PNI dan Kekerasan Orde Baru” di Ciputat, Jumat (7/11).
Bonnie menegaskan bahwa jabatan presiden bukan alasan untuk otomatis menjadi pahlawan nasional.
“Presiden itu jabatan publik. Ia dipilih rakyat untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi. Kalau salah, ya harus dikritik. Kita harus mendesakralisasi jabatan publik, bukan melecehkan, tapi menempatkannya dalam konteks demokratis,” ujarnya.
Menurutnya, di berbagai negara seperti Prancis dan Korea Selatan, mantan presiden bisa diadili jika melanggar hukum, sehingga tidak ada alasan untuk menempatkan jabatan publik sebagai sesuatu yang tak tersentuh.
Bonnie juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan telah mengambil sikap tegas terhadap wacana tersebut.
“Kami sudah menyatakan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan gelar pahlawan. Jangan sampai justru melanggengkan impunitas,” katanya.
Ia menilai, perdebatan soal Soeharto harus menjadi momen reflektif untuk meninjau kembali cara bangsa ini menulis dan memahami sejarahnya.
“Kebenaran historis jangan diklaim sepihak. Demokratisasi penulisan sejarah itu penting agar bangsa ini bisa melihat masa lalu secara jernih dan membangun masa depan dengan kesadaran penuh,” pungkasnya
