Jakarta, Gesuri.id – Empat hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam situasi yang sangat mencekam. Kekosongan kekuasaan (vacuum of power) pasca-kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik memicu perdebatan sengit antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah mencatat, segalanya bermula pada 14 Agustus 1945. M. Jusuf Ronodipuro, seorang reporter Radio Hosokyoku, menerima kabar dari rekannya, Mochtar Lubis, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Sebagai staf bagian monitoring, Mochtar menjadi satu-satunya orang Indonesia yang memiliki akses untuk menyimak siaran radio asing.
Di hari yang sama, Jusuf diperintahkan meliput kedatangan Sukarno dan Mohammad Hatta di Bandara Kemayoran, Jakarta. Keduanya baru saja kembali dari Dalat, Vietnam, usai memenuhi panggilan Jenderal Hisaichi Terauchi.
Sejarawan Rushdy Hoesein menjelaskan, dalam pertemuan di Dalat, pihak Jepang telah memberi restu kepada para pendiri bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, implementasinya memicu dinamika di lapangan.
"Bung Karno bertanya, 'Kapan kami resmi menyelenggarakan proklamasi?' Jenderal Terauchi menjawab, 'Itu tergantung tuan-tuan sebagai ketua dan wakil ketua panitia persiapan, kami dengan senang hati.' Jadi, tidak banyak yang dibicarakan," ujar Rushdy saat ditemui CNNIndonesia.com.
Saat Sukarno-Hatta mendarat di Kemayoran, suasana di sekitar bandara sudah dipenuhi kelompok pemuda, termasuk Chairul Saleh, yang menantikan "oleh-oleh" kemerdekaan. Dalam autobiografinya, Untuk Negeriku, Menuju Gerbang Kemerdekaan, Mohammad Hatta mengisahkan pidato singkat Sukarno di hadapan warga yang berkumpul: "Apabila dulu aku katakan bahwa Indonesia akan merdeka sesudah jagung berbuah, sekarang dapat dikatakan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga."
Chairul Saleh dkk. kemudian mendesak Sukarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu restu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), karena mereka khawatir kemerdekaan tersebut akan dianggap sebagai "hadiah" dari Jepang. Namun, saat itu Sukarno memilih tidak membahas urusan politik di area terbuka bandara.
Sesampainya di kediaman, Hatta disambut oleh Sutan Sjahrir. Sjahrir mendesak agar Sukarno memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri atas nama rakyat, bukan melalui PPKI.
"Sebab Indonesia yang lahir semacam itu akan dicap Sekutu sebagai Indonesia buatan Jepang," tulis Hatta merujuk pada pandangan Sjahrir.
Sukarno, di sisi lain, merasa terikat tanggung jawab etis sebagai ketua PPKI. Ia enggan bertindak sendiri tanpa melalui prosedur lembaga yang telah dibentuk.
Memasuki 15 Agustus 1945, intensitas pergerakan pemuda semakin tinggi. Sekitar pukul 20.00 WIB, para pemuda—di antaranya Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh—berkumpul di belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute, Pegangsaan 17.
Dalam pertemuan yang dipimpin Chairul Saleh itu, diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak mutlak rakyat Indonesia dan tidak boleh bergantung pada janji atau kerajaan lain. Mereka kemudian mengutus Wikana untuk menemui Sukarno guna mendesak proklamasi segera dilakukan.
Di tengah desakan tersebut, Sukarno dan Hatta tetap berupaya mencari jalan terbaik dengan meminta keterangan dari Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Akhirnya, mereka berencana menyegerakan rapat PPKI pada 16 Agustus 1945.
Peristiwa-peristiwa krusial dalam empat hari tersebut menjadi babak penentu yang akhirnya mengantarkan Indonesia pada peristiwa bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur 56, pada 17 Agustus 1945.
