Jakarta, Gesuri.id - Ketika wacana tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengemuka, berbagai tinjauan sejarah terhadap GBHN pun bermunculan.
Dan beragam tinjauan sejarah itu tak akan bisa dilepaskan dari awal mula kemunculan GBHN di Republik ini.
Baca: Pembangunan Nasional Harus Merujuk GBHN Agar Berkelanjutan
Adalah Pemerintahan Presiden Soekarno yang melahirkan haluan negara pertama di negeri ini. Haluan negara itu berawal dari pidato kenegaraan Bung Karno, 17 Agustus 1959, yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
Dalam pidato itu, Bung Karno menegaskan karakteristik pembangunan Indonesia. Sang Proklamator mengatakan Indonesia akan membangun negeri dengan kekuatan modal sendiri secara berencana, dan terpimpin oleh negara.
Modal sendiri merupakan modal nasional yang bersifat progresif; sedangkan modal luar negeri dijadikan pelengkap dengan syarat tidak mengikat.
Haluan negara yang diungkapkan Bung Karno dalam pidato itu dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol) yang berintikan lima unsur, yakni UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima unsur itu biasa disebut USDEK.
Sehingga manifesto politik tersebut dikenal sebagai Manipol USDEK.
Manipol USDEK ini merupakan antitesa dari liberalisme yang menyelinap masuk ke dalam berbagai kehidupan berbangsa sejak 1950. Pada 1950-1059, Indonesia memang mengadopsi sistem demokrasi liberal yang tak beraturan.
Buah dari sistem politik liberal itu adalah jatuh bangun kabinet sehingga menimbulkan ketiadaan pembangunan nasional secara berkesinambungan.
Stabilitas nasional pun tak menentu karena banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, bahkan sebagian pemberontakan itu didukung oleh kekuatan asing.
Sementara di sektor ekonomi, sistem liberal membuat perubahan dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi dalam alam Indonesia merdeka, berjalan lambat.
Maka, Bung Karno pun menginginkan adanya perubahan haluan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno ingin membuang jauh liberalisme melalui konsepsi Manipol USDEK nya.
Setelah pidato 17 Agustus 1959, Bung Karno menyampaikan amanatnya kepada Dewan Perancang Nasional (Depernas) secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1959. Amanat itu mengenai pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang merujuk pada Pidato Manipol 17 Agustus 1959.
Dalam amanatnya pada Depernas itu, Bung Karno menyampaikan perihal tugas Depernas dalam menyusun Undang-Undang pembangunan berencana, yang berisi tiga pola, yakni:
a.) Pola proyek pembangunan
b.) Pola penjelasan pembangunan
c.) Pola pembiayaan pembangunan
Baca: PDI Perjuangan Ajak Nasdem Dukung GBHN
Walhasil, pada 1960 Depernas berhasil merumuskan sebuah konsepsi pembangunan yang disebut Pola PNSB Delapan Tahun. Dalam perencanaan Depernas itu, tiga tahun pertama merupakan masa riset dan lima tahun selanjutnya adalah masa pelaksanaan.
Sasaran utama dari delapan tahun pembangunan itu adalah meningkatkan produksi sandang dan pangan. Setelah itu, baru kemudian Indonesia secara bertahap menuju pembangunan sektor industri.
Yang harus diingat, PNSB memiliki semangat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bung Karno menamakan masyarakat seperti itu sebagai masyarakat Sosialis Indonesia.
Untuk mencapai masyarakat itu, PNSB berupaya menuntaskan dua tugas pokok revolusi nasional di lapangan ekonomi, yakni pertama, mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan eksploitasi asing lainnya. Kemudian tugas kedua adalah mengubah ekonomi nasional menjadi ekonomi pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar mewujudkan sosialisme Indonesia.
Karena itu, PNSB memegang teguh semangat kemandirian atau berdikari. Sebab, tugas PNSB jelas untuk membebaskan ekonomi nasional dari eksploitasi imperialis.
PNSB mengadopsi model ekonomi terpimpin atau ekonomi terrencana. Konsep yang menitiberatkan pada peran negara dalam mengorganisir ekonomi ini, berlawanan dengan ekonomi liberal yang tunduk pada mekanisme pasar.
Baca: GBHN Sebagai Pedoman Pembangunan Jangka Panjang
Sifat dari PNSB memang “overall planning”, atau segala hal/bidang harus terencana. Salah satu manifestasinya di sektor ekonomi adalah seluruh Bank dikuasai negara. Dan negara kala itu berkomitmen agar kebijakan perkreditan harus melayani kebutuhan pembangunan nasional.
PNSB ini kemudian menjadi keputusan politik, setelah menjadi Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969.
