Jakarta, Gesuri.id – Politisi senior PDI Perjuangan sekaligus saksi hidup Peristiwa Kudatuli di Surabaya, Bambang DH, menegaskan tragedi 27 Juli 1996 harus menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahaya ketika alat negara tidak lagi menjalankan fungsi konstitusional, melainkan menjadi alat kekuasaan.
Bambang menyampaikan, bangsa Indonesia tidak boleh mengulang praktik-praktik represif yang pernah terjadi pada masa lalu. Ia mengingatkan seluruh aparatur negara agar tetap berdiri di atas kepentingan bangsa dan konstitusi, bukan kepentingan politik kekuasaan.
"Ini pelajaran yang sangat berharga. Ke depan kita tidak ingin mengulang. Alat negara jangan mau, jangan tergoda menjadi alat kekuasaan. Karena kalau sudah menjadi alat kekuasaan, kecenderungannya akan represif, padahal iklim demokrasi dijamin oleh konstitusi kita," ujar Bambang DH dikutip ulang dari siniar Lentera TV Media, (27/7/2022).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan cita-cita bangsa Indonesia sesungguhnya telah dirumuskan secara sederhana dalam konstitusi, yakni mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, menurutnya, tantangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih sangat besar.
Ia menyoroti kondisi masyarakat yang masih mengalami polarisasi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Bambang mengajak seluruh elemen bangsa menghentikan praktik saling menyalahkan dan mulai memperkuat persatuan nasional.
"Bagaimana ke depan kita bisa menyatu kembali sehingga persatuan bangsa semakin kokoh. Kita harus bekerja keras memperkokoh persatuan. Sudah saatnya kita menghentikan saling menyalahkan," katanya.
Menurut Bambang yang juga pernah menjabat Anggota DPR RI Periode 2019-2024 tersebut mengungkapkan, salah satu langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat adalah memastikan penegakan hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu. Ia menilai penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu juga harus terus didorong agar tidak menjadi beban sejarah bangsa.
"Penegakan hukum harus berjalan. Janji menyelesaikan pelanggaran HAM berat juga harus diwujudkan sehingga bangsa ini dapat bergerak maju tanpa dibayangi persoalan masa lalu," ujarnya.
Selain persoalan demokrasi dan hukum, Bambang juga menilai Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah dalam mewujudkan kedaulatan di berbagai sektor strategis, termasuk pangan dan energi. Menurutnya, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur hanya dapat diwujudkan apabila hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.
"Kalau negara sudah makmur tetapi kemakmurannya hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat dan tidak didistribusikan secara adil, tentu masyarakat tidak akan puas. Karena itu, mari hentikan keburukan masa lalu, proses hukum bagi yang memang harus diproses, lalu bersama-sama bergerak maju," tegasnya.
Bambang optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam konstitusi selama seluruh elemen bangsa menjaga demokrasi, menegakkan hukum, serta mengedepankan persatuan nasional.
"Kita yakin Indonesia bisa bersatu, bisa berdaulat, bisa adil, dan bisa makmur. Itulah cita-cita yang tertuang dalam konstitusi kita dan harus terus kita perjuangkan bersama," pungkasnya.
#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri
