Ikuti Kami

BBHR PDI Perjuangan Nias Utara Resmi Dilantik & Dikukuhkan 

“Dengan ini melantik pengurus BBHR PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara sampai 2024".

BBHR PDI Perjuangan Nias Utara Resmi Dilantik & Dikukuhkan 
Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut yang juga Anggota DPRD Provinsi Sumut, Penyabar Nakhe mengatakan DPD PDI Perjuangan Sumut resmi melantik kepengurusan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHR) PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara dengan Kepala Itamari Lase.

Nias Utara, Gesuri.id - Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut yang juga Anggota DPRD Provinsi Sumut, Penyabar Nakhe mengatakan DPD PDI Perjuangan Sumut resmi melantik kepengurusan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHR) PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara dengan Kepala Itamari Lase.

Baca: Ada Pihak Ketiga yang Bikin Anies Ngotot Gelar Formula E

“Dengan ini melantik pengurus BBHR PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara sampai 2024 sesuai periode kepengurusan DPP PDI Perjuangan,” kata Penyabar Nakhe, baru-baru ini.

Nakhe berharap, dengan telah dilantiknya kepengurusan BBHR Kabupaten Nias Utara dapat menjadi jawaban masyarakat yang terbelit persoalan hukum.

“Dan meminta BBHAR segera menyusun program yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan advokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BBHR Kabupaten Nias Utara Itamari Lase mengatakan, kepengurusan BBHR Kabupaten Nias Utara berkomitmen untuk berperan aktif membela kepentingan masyarakat yang mencari keadilan dan membangun kesadar hukum masyarakat.

“Komitmen membantu masyarakat pencari keadilan itu yang terpenting dan tidak lupa membangun kesadaran hukum masyarakat. Itu langkah kepengurusan ke depan,” kata Itamari Lase.

Baca: Soal Yasonna, Arteria Dahlan Sebut Fadli Zon Waras Tidak?

Dia menambahkan, sesuai dengan arahan DPD PDI Perjuangan Sumut, BBHR Kabupaten Nias Utara akan segera merumuskan program kerja ke depan. Hal ini sebagai landasan langkah-langkah kepengurusan dalam membantu dan mengadvokasi masyarakat.

“Dalam waktu dekat akan merumuskan program kerja baik itu soal advokasi maupun kegiatan pembangunan kesadaran hukum masyarakat,” ujarnya.

Quote