Jakarta, Gesuri.id - Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar acara Simposium Nasional bertema “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan”. Simposium yang digelar di Jakarta pada 30 Juli - 1 Agustus 2018 itu di secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Senin (30/7).
Baca: Olly Ingatkan Pentingnya Nilai-nilai Pancasila
“Event Simposium Nasional ini diinisiasi oleh Badan Keahlian DPR. Kita ingin tahu apakah nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena kalau membuat undang-undang, pertama itu ketentuan umum, kedua asas dan tujuan. Itu semua Pancasila dan UUD 1945. Nah yang sekarang kita inginkan ini tata nilainya masuk,” ungkap Utut.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pergeseran pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, Pancasila dalam kurikulum wajib pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sempat dihilangkan.
Dengan semakin tergerusnya nilai Pancasila di tengah masyarakat, Utut berharap melalui acara ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran segar, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara.
“Nanti BPIP juga memberikan masukan yang konkret. Diharapkan nanti ada pemikiran-pemikiran baru dari peserta, bagaimana konsep ideologi Pancasila dan implementasinya terhadap peraturan perundang-undangan,” tambah Utut.
Simposium Nasional ini dihadiri oleh 200 peserta, dan enghadirkan pembicara dari berbagai berbagai elemen diantaranya Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan Anggota Satuan Tugas Khusus BPIP Romo Benny Susetyo.
Baca: Lunturnya Nilai Pancasila di Era Generasi Micin
Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2009 - 2013 Mahfud, MD, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan sejumlah pembicara lainnua yang berkontribusi untuk menyampaikan pemikirannya terhadap ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
