Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila harus terus dilakukan agar setiap kebijakan yang lahir tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat.
"Forum diskusi semacam ini menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk mengawal setiap rancangan peraturan dan kebijakan, memastikan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sonny dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang dimanfaatkan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita "Se-Tretanan Dhibik (STD) Bondowoso" untuk menggelar diskusi publik bertajuk Refleksi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Public Policy Dewasa Ini, dikutip Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Bondowoso itu menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi mengenai posisi Pancasila di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan, kritik, dan refleksi mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih menjadi rujukan dalam setiap kebijakan yang lahir dari negara.
Koordinator Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini sengaja difokuskan pada hubungan antara Pancasila dan kebijakan publik.
"Diskusi memperingati Hari Lahir Pancasila adalah agenda rutin yang setiap tahun kita laksanakan. Khusus tahun ini kami mengangkat tema tentang bagaimana Pancasila harus menjadi pedoman dan pandu bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, karena kami memiliki komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai penyaring utama dalam setiap perumusan kebijakan publik," ucap Dedy.
Ia menilai Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai simbol kenegaraan atau jargon seremonial yang diulang setiap tahun. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus benar-benar hadir dalam setiap keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga pemantik dari latar belakang yang berbeda, yakni aktivis pemuda Yudha Dwi Prasetyo, peneliti dan aktivis sosial Wahyu Prasetya, serta penulis sekaligus pemerhati kebijakan publik Andryzha Caprio. Ketiganya menyampaikan pandangan mengenai posisi Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini.
Pemantik pertama, Yudha Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang harus dibumikan dalam tindakan nyata masyarakat maupun dalam kebijakan negara.
“Pancasila adalah dasar negara, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa atau way of life. Oleh karenanya kebijakan negara yang dilahirkan pemerintah harus memiliki orientasi penuh dan tidak melenceng dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu, Wahyu Prasetya menilai Pancasila harus diposisikan sebagai kompas moral sekaligus fondasi hukum dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.
"Kebijakan yang baik tidak boleh hanya sekadar menjaga citra pemerintah, namun harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat seperti cita-cita Pancasila. Jika sebuah regulasi kehilangan nilai Pancasila, risikonya adalah lahirnya kebijakan yang mengabaikan harkat manusia dan memicu ketimpangan sosial," kata Wahyu.
Pandangan serupa disampaikan Andryzha Caprio yang mengibaratkan Pancasila sebagai pondasi utama bangunan negara Indonesia. Ia menilai setiap kebijakan yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila berpotensi melemahkan fondasi kebangsaan.
"Pancasila adalah pondasi beton negara ini. Ketika sebuah kebijakan mulai keluar dari jalurnya maka kestabilan bangsa akan goyah. Memasukkan nilai Pancasila dalam kebijakan adalah cara kita memastikan Indonesia tetap berada di rel yang benar," tegasnya.
Sonny T Danaparamita mengapresiasi terselenggaranya diskusi tersebut karena dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan negara. Menurutnya, masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Sebab Pancasila jangan hanya dijadikan kosmetik politik di pembuka draf undang-undang. Dia harus menjadi living document yang dirumuskan pemerintah dan dikawal oleh rakyat," pungkasnya.
