Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta sejumlah pihak yang memegang informasi terkait dengan dugaan pelanggaran pada kasus 27 Juli 1996 yang menimpa PDI untuk buka suara. Salah satunya adalah Presiden RI ke-7 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca: Peringati 23 Tahun Sabtu Kelabu, Hasto Kunjungi Gunung Kidul
Menurut Hasto, dibandingkan terus membicarakan koalisi partai Pilpres 2019 lebih baik SBY berbicara tentang arah masa depan bangsa dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi pada saat 27 Juli 1996 mengingat SBY merupakan salah satu orang yang memegang informasi tersebut.
"Karena itu kita tahu bagaimana posisi beliau saat itu dalam posisi yang mengetahui peristiwa itu. Ya agar hal tersebut bisa disampaikan ke publik. Tidak hanya bicara tentang koalisi untuk Pilpres, tapi juga yang bertanggung jawab hal-hal yang sudah dilakukan," ucap Hasto yang juga didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan dan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjungan, Junimart Girsang di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta, Kamis (26/7).
Hasto mengatakan dengan memberikan informasi terkait perisitwa 27 Juli 1996 merupakan bentuk tanggung jawab masa lalu agar masa depan bangsa bisa lebih baik lagi.
"Ya ini kan kami mengumpulkan informasi jadi berbicara politik tidak hanya berbicara koalisi tapi juga tanggung jawab terhadap masa lalu agar masa depan bangsa ini bisa jauh lebih baik," katanya.
Baca: Usut Kasus 27 Juli 1996, PDI Perjuangan Datangi Komnas HAM
Terakhir Hasto membantah jika kunjungannya ke Komnas HAM dalam rangka mengusut kasus 23 tahun silam ada kaitannya dengan 'curhatan' SBY kemarin, Rabu (25/7) malam.
"Kami sudah kirim surat ke sini seminggu sebelumnya. Dua minggu sebelumnya. Kejadian Pak SBY semalem nggak ada kaitannya dengan ini," tandasnya.
