Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, menegaskan PDI Perjuangan konsisten berdiri bersama rakyat dalam menjaga demokrasi dan hasil reformasi.
“PDI Perjuangan dengan tegas menolak pilkada tidak langsung. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tegas Erma.
Erma menilai sejumlah alasan yang kerap digunakan untuk mendorong perubahan undang-undang pilkada, seperti efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang, tidak tepat sasaran.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurut Erma, keberadaan praktik money politic dan mahar politik bukanlah kesalahan rakyat.
“Efisiensi anggaran, money politic, maupun mahar politik bukan kesalahan rakyat. Jika ada pelanggaran, maka penegak hukum harus hadir dan menindak tegas, bukan justru mencabut hak pilih rakyat,” ujarnya
Ia juga menegaskan bahwa PDIP tidak pernah menerapkan praktik mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah.
Erma menilai, wacana pilkada tidak langsung justru berpotensi mengkhianati hak rakyat yang telah diperjuangkan melalui reformasi.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
“Pemilihan langsung adalah buah reformasi yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah. Jangan sampai hak ini dirampas hanya karena alasan-alasan yang tidak tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa kepala daerah sejatinya harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
Jika pilkada dilakukan melalui DPRD, dikhawatirkan akan muncul kecenderungan kompromi politik yang menjauh dari aspirasi publik serta membuka ruang pelanggengan kekuasaan.
