Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI periode 2019-2024 menyoroti kontroversi pada sejumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk itu pembentukan RUU mendatang akan lebih banyak melibatkan seluruh elemen masyarakat agar regulasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti (KD) mengatakan bahwa negara dibangun berdasarkan dialog persatuan, untuk itu musyawarah mufakat harus dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan terhadap berbagai masalah kebangsaan.
Baca: Megawati Tawarkan Musyawarah Mufakat untuk Perdamaian Korea
"Karena sejatinya bahwa negara ini juga dibangun berdasarkan dialog, jadi tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Karena musyawarah adalah juga bagian dari kebudayaan bangsa ini," ungkap wanita yang akrab disapa KD tersebut, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut Krisdayanti, agar tidak terjadi kontroversi, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) harus di sosialisasikan kepada masyarakat luas.
Baca: PDI Perjuangan Tekankan Musyawarah Mufakat
"Jadi kalau memang Perppu itu dibuat dalam keadaan negara yang sedang genting, saya pikir kita hanya memerlukan sosialisasi," ujarnya.
