Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyarankan pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera.
Usulan tersebut disampaikannya menyusul meluasnya kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," kata Alex, Sabtu (3/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan asal Sumatera Barat itu menyampaikan pandangannya sebagai respons atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala, sebagaimana diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas yang digelar di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Satgas tersebut direncanakan berfokus pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
"Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," tegas Alex.
"Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan maish terjadi hingga Maret 2025 ini," tambahnya.
Alex menilai, pembentukan badan khusus juga akan mempermudah pengelolaan pendanaan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus," tegas Alex.
Selain efisiensi anggaran, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu menilai badan khusus akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dan para penyintas bencana bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam menangani dampak bencana.
"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini," terang Alex sembari menyitir kasus korupsi dana bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumatera Utara.
"Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam," tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera berdampak luas terhadap berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan terdampak di berbagai wilayah.
Berdasarkan data per provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik tertinggi, meliputi 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan. Di Sumatera Barat, kerusakan mencakup 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan. Sementara di Sumatera Utara, tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan terdampak.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 1.157 jiwa, dengan rincian 530 jiwa di Aceh, 365 jiwa di Sumatera Utara, dan 262 jiwa di Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 165 orang masih dinyatakan hilang, dengan jumlah terbanyak di Sumatera Barat sebanyak 72 orang, disusul Sumatera Utara 60 orang, dan Aceh 31 orang.
Adapun jumlah pengungsi tercatat mencapai 380.287 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Aceh sebanyak 356.658 jiwa.
