Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut penegakan hukum era sekarang atau setelah Indonesia merdeka, masih tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru.
Buktinya, jika Soekarno dan Megawati saja masih boleh didampingi penasihat hukum ketika menghadapi pemeriksaan, namun di masa kini pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi.
Dia berkata demikian saat menjadi pembicara acara Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).
Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum pada Jumat ini.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui daring.
Awalnya, Hasto mengatakan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih didampingi pengacara ketika menghadapi persoalan hukum era Orde Baru.
Begitu juga penegakan hukum era kolonial yang memberi kesempatan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno ditemani pengacara ketika berurusan dengan aparat.
"Ketika Bu Megawati berjuang, mengadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya," kata Hasto, Jumat.
Selanjutnya, Hasto menyinggung praktik penegakan hukum era kekinian yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena proses yuridis belakangan ini sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan dan tak berpihak ke satu golongan saja.
"Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para Pendiri Bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto kemudian berbicara soal tulisan pemikir kebhinekaan Sukidi dalam sebuah media massa tentang negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.
"Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini," ujarnya.
"Terus berjuang, karena kita adalah partai pejuang, partai pelopor yang terus dengan kepala tegak, menghadapi berbagai ujian-ujian sejarah dan percayalah, pesan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa keadilan akan menang, Satyam Eva Jayate, merdeka, merdeka, merdeka," katanya.
